1.036 Usulan di Musrenbang 2027, Prioritas Infrastruktur dan Kesehatan

IBUKOTAKINI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan komitmen arah prioritas pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027 yang digelar di Balaikota Balikpapan, Kamis (2/4/2026).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengatakan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan kota tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik seperti gedung tinggi atau pelebaran jalan, tetapi juga harus menghadirkan keseimbangan antara manusia, sistem, dan lingkungan. 

“Mewujudkan kota yang nyaman untuk semua bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagaimana menciptakan harmoni dalam kehidupan perkotaan,” ungkapnya dalam sambutannya.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/balikpapan-siap-jadi-motor-di-proyek-pengolahan-sampah-jadi-listrik

Ia menjelaskan, peran DPRD dalam perencanaan pembangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

Dalam regulasi tersebut, DPRD memiliki kewajiban memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran yang berasal dari aspirasi masyarakat, untuk kemudian menjadi bahan dalam perumusan program, lokasi kegiatan, hingga penentuan kelompok sasaran pembangunan.

Pokok-pokok pikiran tersebut juga diselaraskan dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Budiono mengungkapkan, terdapat sebanyak 1.036 usulan yang dihimpun DPRD dan dirinci berdasarkan sektor prioritas. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/asn-daerah-mulai-wfh-setiap-jumat

"Mayoritas usulan masih didominasi oleh bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman yang mencapai sekitar 86 persen," tukasnya.

Dia menyebut kebutuhan akan peningkatan infrastruktur di Balikpapan masih menjadi perhatian utama masyarakat.

Selain itu, bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan mencakup 8,62 persen usulan, disusul sektor komunikasi dan informatika sebesar 3,2 persen. Sementara itu, bidang kesehatan menyumbang 2,1 persen, lingkungan hidup 1,2 persen, serta pendidikan sebesar 0,7 persen.

“DPRD memandang anggaran pendidikan saat ini sudah cukup besar, sehingga usulan di sektor tersebut tidak mendominasi dalam pokok-pokok pikiran,” jelasnya. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/puskesmas-sepinggan-baru-hadir-layanan-kesehatan-makin-dekat

Lebih lanjut, DPRD juga mencatat adanya usulan pada sektor ketahanan pangan sebesar 0,7 persen serta sektor perindustrian dan pariwisata sebesar 0,6 persen.

Ia menambahkan, arah usulan tersebut menunjukkan bahwa DPRD akan memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan kesehatan masyarakat ke depan.

Di mana pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Sinergi ketiga elemen tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami berharap pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan secara akuntabel serta penuh tanggung jawab,” pungkasnya. ***