10 Tuntutan Mahasiswa Menggema di DPRD Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliasi Kota Minyak menyampaikan 10 tuntutanya melalui aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Balikpapan, Jumat 28 Februari 2025. Dari 10 tututan tersebut, terdapat sejumlah poin penting baik untuk kebijakan pusat maupun Pekerjaan Rumah (PR) untuk daerah.

Seperti kebijakan efisisensi anggaran yang mereka nilai menimbulkan polemik baru di berbagai sektor.

Pada aksi tersebut, peserta demostrasi ditemui langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, dimana ia turut menyampaikan apresiasi kepada peserta aksi sebagai wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia yang berlangsung damai.

"Kami menerima aspirasi adik-adik mahasiswa dengan baik. Kami juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib tanpa adanya tindakan merugikan atau perusakan fasilitas yang bisa merugikan," tutur Alwi.

Hal itu disampaikan mengingat pada aksi yang berlangsung pada Jumat pekan lalu sempat diwarnai sejumlah intrik dan harus dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian.

Sementara itu, terkait tuntutan penolakan kebijakan efisiensi anggaran, menurut Alwi kebijakan tersebut berada di luar kewenangan DPRD Kota Balikpapan. 

BACA JUGA:

Bagikan Paket Sembako, Polda Kaltim Jaga Kondusifitas Selama Ramadan - ibukotakini.com

"Ini bukan wewenang kami, tapi dari pusat, nanti kami bersurat kepada pusat dalam hal ini DPR RI," jelas Alwi.

Di sisi lain, Alwi juga meminta untuk tidak perlu khawatir, pihaknya akan berupaya menyampaikan aspirasi mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi.

Dalam hal itu, pihaknya akan mengirimkan surat, dan berharap bisa diterima oleh pihak terkait.

Untuk lebih meyakini mahasiwa, Alwi juga menawarkan lima perwakilan mahasiswa untuk ikut bersama kami menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI.

Selain isu efisiensi anggaran, mahasiswa juga menyoroti permasalahan banjir dan ketersediaan air bersih di Balikpapan. 

Menanggapi hal tersebut, Alwi menegaskan bahwa solusi terbaik bukan melalui aksi demonstrasi namun bisa berembung bersama dimana pihaknya bersedia memanggil pihak atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BACA JUGA:

BMKG: Cuaca Mendukung Ketinggian Hilal di Balikpapan 3.877 derajat - ibukotakini.com

"Kami bisa memanggil mereka mau itu dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk masalah banjir, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk air bersih dan sebagainya," tandas Alwi.

Setelah pemanggilan tersebut, maka bisa digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama-sama.

"Jadi tidak mungkin tidak ada solusi," tegas Alwi.

Kendati demikian semua butuh proses, di mana harus bersurat terlebih dahulu, dimana surat itu menjadi acuan atau bahan dasar pemanggilan OPD terkait untuk digelarnya RDP.

"Sehingga dengan bersurat dulu mereka bisa menyiapkan data untuk disampaikan dan didengar," ujarnya

Sementara itu, dari peserta aksi berharap tuntutan mereka mendapatkan tindak lanjut secara nyata dimana pihaknya terus mengawal aspirasi tersebut sampai tuntas. (Adv)