Pemprov Kaltim membeirkan bantuan perbaikan rumah kepada warga Penajam Paser Utara. (Adpimprov/Ahmad Riyandi)
Penajam

150 Rumah dapat Bantuan Rehabilitasi Pemprov Kaltim

  • Tiap Rumah Dapat Bantuan Rp25 Juta
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

IBUKOTAKINI.COM - Sebanyak150 rumah warga di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sentuhan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun ini. Program bedah rumah yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu digadang-gadang menjadi salah satu langkah nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Benua Etam.

“Per unitnya dapat bantuan Rp25 juta. Tahun depan Rp35 juta per unit,” kata Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Sahabudin dan Alimudin, dua warga Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Rabu, 17 September 2025.

Harum menegaskan, penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. 

Ia menyebut, selain lewat program pemerintah provinsi, anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah, juga mengupayakan tambahan 1.500 unit rumah untuk Kalimantan Timur dari alokasi pemerintah pusat.

BACA JUGA:

Kurangi Pemukiman Kumuh, Disperkim Balikpapan Bedah 100 Unit Rumah - ibukotakini.com

Namun, ia menilai pemerintah bukan satu-satunya aktor. Gubernur mendorong perusahaan tambang dan perkebunan ikut menyalurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) mereka ke dalam pembangunan atau rehabilitasi rumah. 

“Mereka bisa manfaatkan itu untuk bedah rumah,” ujarnya.

Di hadapan warga, Rudy Mas'ud juga menyinggung soal kualitas material bangunan. Ia menyarankan agar program bedah rumah tidak lagi menggunakan kayu. 

Selain mahal dan langka, kayu dinilai tidak tahan lama. “Sebaiknya bahan beton (semen),” kata Rudy Mas'ud, yang hadir bersama Bupati PPU Mudiyat Noor.

BACA JUGA:

Bedah Rumah Cahaya Layak Huni Sasar Warga RT 30 Kelurahan Sepinggan - ibukotakini.com

Program rehabilitasi rumah ini diharapkan berjalan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, DPR, hingga sektor swasta. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan warga Kalimantan Timur. ***