200 Hektare Lahan Pertanian Kaltim Kekeringan, Risiko Gagal Panen 100 Persen
- Target Laju Tanam Kaltim 2.400 Hektare
Samarinda
IBUKOTAKINI.COM – Kekeringan mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kaltim mencatat sekitar 200 hektare lahan berada dalam kondisi kekeringan berat dan berpotensi mengalami gagal panen hingga 100 persen.
Kepala Dinas TPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan, total lahan yang terdata mengalami kekeringan pada Agustus 2026 tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kaltim.
Dari total luasan tersebut, sebagian lahan berada dalam kategori kekeringan ringan dan sedang, sementara sekitar 200 hektare masuk kategori kekeringan berat.
“Yang menjadi perhatian adalah lahan dengan kondisi kekeringan berat karena berpotensi mengalami gagal panen sekitar 50 hingga 100 persen. Namun, kami berharap kondisi tersebut tidak terjadi,” ujar Fahmi dalam pernyataan resmi Jumat (28/8/2026).
BACA JUGA:
Kutim Dilanda Kekeringan, 200 Jemaah Gelar Salat Istisqa - ibukotakini.com
Menurut Fahmi, tingkat risiko gagal panen berbeda berdasarkan kondisi kekeringan. Pada lahan yang mengalami kekeringan ringan, peluang untuk tetap dipanen masih terbuka, meski potensi kegagalan diperkirakan sekitar 20 persen.
Sementara itu, lahan dengan kekeringan sedang memiliki risiko gagal panen sekitar 20 hingga 50 persen. Adapun kekeringan berat menjadi kondisi paling mengkhawatirkan karena risiko gagal panennya dapat mencapai 50 hingga 100 persen.
Percepatan Tanam Jadi Strategi Jaga Produksi Pangan
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat, Balai Besar/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP), instansi vertikal, serta dinas pertanian kabupaten/kota terus mempercepat penanaman.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga luas tambah tanam (LTT) sekaligus mempertahankan produksi pangan daerah sebelum kondisi kekeringan meluas.
BACA JUGA:
Kerja Sama Antardaerah, Balikpapan Amankan Pasokan Pangan Hadapi Risiko El Nino - ibukotakini.com
Berdasarkan data Kementerian Pertanian untuk periode Agustus, target laju tanam di Kaltim ditetapkan sekitar 2.400 hektare.
Hingga saat ini, realisasi penanaman telah mencapai sekitar 80 persen dari target tersebut.
“Hasil penanaman yang dilakukan hingga saat ini cukup menggembirakan. Dari target pemerintah pusat sekitar 2.400 hektare hingga Agustus, realisasinya sudah mencapai sekitar 80 persen,” kata Fahmi.
Fahmi menilai percepatan tanam penting dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang semakin kering. Selain menjaga luas tanam, percepatan tersebut diharapkan dapat membantu mempertahankan produksi pangan Kaltim.
Belum Ada Laporan Puso pada Agustus
Di tengah ancaman kekeringan, aktivitas panen pada Agustus masih berlangsung. Dinas TPH Kaltim juga belum menerima laporan adanya lahan yang mengalami puso atau gagal panen pada bulan tersebut.
BACA JUGA:
Kaltim Masuk Zona Rawan Karhutla, Waspada Puncak 24-25 Juli 2026 - ibukotakini.com
Kasus puso sebelumnya tercatat pada Juli dengan luasan sekitar 25 hektare di Kabupaten Paser.
Fahmi mengatakan, lahan pertanian yang terdampak puso di Paser akan mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Pertanian setempat, termasuk bantuan bagi petani yang mengalami kerugian.
“Terkait lahan yang mengalami puso, informasi yang kami terima akan ada tindak lanjut dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser berupa bantuan kepada petani yang terdampak,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Pompa hingga Subsidi BBM
Untuk mencegah dampak kekeringan semakin meluas, pemerintah menyiapkan sejumlah skema bantuan berdasarkan kondisi di lapangan.
BACA JUGA:
Jika ketersediaan air masih ada tetapi petani mengalami keterbatasan alat untuk mengalirkan air ke lahan, pemerintah dapat mengupayakan bantuan pompa.
Sementara apabila pompa atau peralatan sudah tersedia tetapi petani terkendala bahan bakar, disiapkan dukungan berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Penanganan juga dilakukan melalui pemantauan langsung oleh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) bersama tim UPTD Perlindungan Tanaman.
Petugas akan melakukan pendataan dan melihat kondisi masing-masing lahan untuk menentukan kebutuhan penanganan.
“Tim di lapangan akan terus melakukan pendataan dan melihat kebutuhan masing-masing lokasi, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi petani,” pungkas Fahmi.***