
3.443 NIB Terbit, Investasi Balikpapan Capai Rp27,25 Triliun
- Capaian Investasi Balikpapan Tertinggi di Kaltim
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Sebanyak 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru terbit di Kota Balikpapan hingga Triwulan III 2026.
Ribuan izin usaha itu diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan di tengah lonjakan investasi yang menempatkan kota ini sebagai yang tertinggi di Kalimantan Timur.
Capaian tersebut beriringan dengan tingginya kepuasan pelaku usaha. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPTSP mencapai 95,52.
Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa perizinan di Balikpapan kini semakin mudah, cepat, dan berkualitas.
Tidak berhenti di situ, realisasi investasi Balikpapan sepanjang 2025 tercatat menembus Rp27,25 triliun. Terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun.
BACA JUGA:
Capaian ini menjadikan Balikpapan sebagai daerah dengan nilai investasi tertinggi di Kaltim, bahkan masuk jajaran kota dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa.
Desk Investasi Resmi Dibentuk, Balikpapan Gandeng Pusat dan Provinsi
Untuk mempertahankan tren positif tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman Desk Investasi Balikpapan di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengatakan pembentukan desk investasi menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha serta mempercepat realisasi investasi.
"Sepanjang 2025, Kota Balikpapan berhasil mencatatkan total realisasi investasi sebesar Rp27,25 triliun. Angka tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun," ucapnya.

Kinerja investasi Balikpapan juga tetap menunjukkan tren positif pada 2026. Hingga Triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp15,56 triliun atau 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun.
Capaian tersebut kembali menempatkan Balikpapan sebagai daerah dengan nilai realisasi investasi tertinggi di Kaltim.
Menurut Sudirman, capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi ekonomi dan iklim investasi di kota ini.
Meski mencatatkan capaian positif, Sudirman mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Pemerintah harus terus memperbaiki iklim investasi dan memastikan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
"Kami siap konsisten melakukan pembinaan dan menghilangkan hambatan perizinan teknis di seluruh perangkat daerah, memperkuat pendampingan legalitas usaha sejak tahap awal, serta memastikan kepatuhan hukum dan stabilitas keamanan daerah tetap terjaga bagi pelaku usaha," tegasnya.
BACA JUGA:
AS Sempat Hentikan Seluruh Penerbangan, 10 Ribu Penerbangan Tertunda
Siapkan Kawasan Industri dan Hilirisasi
Untuk memperluas peluang investasi, Pemkot Balikpapan juga menyiapkan ruang investasi baru melalui pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi.
Pemerintah turut memperkuat infrastruktur pendukung, terutama sektor logistik dan konektivitas. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Balikpapan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa di Kaltim.
Sudirman menegaskan, pemerintah tidak hanya menawarkan potensi ekonomi kepada investor. Pemkot juga berupaya menghadirkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta penyelesaian kendala teknis yang dihadapi pelaku usaha.
Karena itu, penandatanganan nota kesepahaman Desk Investasi Balikpapan diharapkan memperkuat koordinasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Kaltim, serta Pemkot Balikpapan.
Melalui kolaborasi tersebut, setiap hambatan perizinan maupun kendala teknis di lapangan diharapkan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan.
"Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan, khususnya dalam sektor hilirisasi dan industri berdaya saing," pungkasnya. ***
