3 Cara Pemerintah Stabilkan Harga Tiket Pesawat
- IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah melalu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak
Ekonomi
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi.
Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, pada Kamis, 18 Agustus 2022.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut sejalan dengan meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, Operator Penerbangan. Menurutnya ada tiga upaya yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan harga pesawat salah satunya yakni memberikan diskon dan tarif yang lebih terjangkau.
“Melakukan efisiensi, memberikan diskon dan tarif yang lebih murah di waktu-waktu tertentu, dan inovasi-inovasi lainnya,” kata Budi dalam keterangan resmi pada Minggu, 21 Agustus 2022.
Baca juga:
- Dibantu Proyek IKN, Tingkat Pengangguran Terbuka Kaltim Hanya Ditargetkan Turun 0,37 Persen - ibukotakini.com
- IDCloudHost Bekerjasama dengan ZStack Hadirkan Nusantara Stack, Layanan Cloud Enterprise Pertama di Indonesia - ibukotakini.com
- PLN Sukses Kawal Pasokan Listrik Kemerdekaan Tanpa Kedip - ibukotakini.com
Mantan arsitek perencanaan tersebut juga memaparkan, bahwa mereka telah melakukan upaya antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan maskapai untuk memaksimalkan keterisian penumpang pada waktu tertentu.
“Di hari kerja, misalnya di hari Rabu pada siang hari, biasanya okupansi rata-rata hanya 50 persen. Maskapai harus mempromosikan diskon atau menurunkan harga karena demand yang rendah,” katanya.
Selanjutnya, meningkatkan peran Pemda untuk memberikan subsidi dengan cara melakukan block seat, di mana Pemda menjamin tingkat keterisian agar bisa lebih dari 60%. Strategi terakhir yakni usulan dari stakeholder menghilangkan atau menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur menjadi 5%. ###