6 Fraksi Soroti Persoalan Banjir di Paripurna DPRD Balikpapan
- Meskipun memang, enam pandangan fraksi ini menyoroti banjir, pendidikan dan kesehatan. Tiga pointer ini yang selalu mendominasi, yang selalu ada dalam setiap pandangan umum.
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Pandangan fraksi disampaikan pada rapat paripurna DPRD Balikpapan, pada Senin, 19 Agustus 2024. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle.
Sabaruddin mengatakan pandangan umum fraksi lebih dominan menyoroti terkait persoalan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan.
"Tidak ada masalah anggaran di gelontorkan begitu banyak, dewan mendukung tetapi harus berbanding lurus dengan kegiatan yang ada," terangnya kepada awak media usai rapat paripurna.
Pandangan enam dari tujuh fraksi ini menjadi atensi khusus kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera dibenahi dan dituntaskan permasalahan itu.
"Salah satu hal yang mencuat dari pandangan fraksi yang disampaikan permasalahan banjir yang belum tuntas," ungkapnya.
Meskipun memang, enam pandangan fraksi ini menyoroti banjir, pendidikan dan kesehatan. Tiga pointer ini yang selalu mendominasi, yang selalu ada dalam setiap pandangan umum.
BACA JUGA:
- Mengurus Sertifikat Tanah di Kaltim Tak Mudah - ibukotakini.com
- Dicari, Komisaris dan Direktur Utama BUMD Kaltim Tahun 2024 - ibukotakini.com
- Mitme dan BRI Gelar Pelatihan Literasi Keuangan, Dorong UMKM Lebih Bankable - ibukotakini.com
"Kami tidak bisa menyampaikan secara detail kepada kawan-kawan, karena ini murni pandangan mereka sendiri. Kami tidak bisa mengintervensi bahwa itulah hasil daripada laporan. Mungkin saja saat teman-teman reses atau rapat dengar pendapat disampaikan sehingga dituangkan dalam pandangan umum fraksi," paparnya.
Dewan bertugas melakukan pengawasan kebijakan, sehingga pandangan fraksi ini disampaikan berdasarkan komunikasi internal fraksi masing-masing.
"Tidak ada menyangkut permasalahan personalitas tetapi atas nama fraksi yang dikritisi kawan-kawan," ucapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan pandangan fraksi ini merupakan jawaban dari Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan.
Terkait persoalan banjir yang menjadi salah satu sorotan yang disampaikan fraksi, Muhaimin mengatakan bahwa penanganan banjir ini belum selesai masih berproses.
"Kalau kita berbicara das ampal itu kan dari hulu ke hilir, kemudian kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal itu merupakan salah satu kegiatan di Pemerintah Kota.
Sementara proses pengendalian banjir ini masih dilakukan ditahun 2025.
"Mudah-mudahan nanti berproses dan berprogres. Kita harapkan dari hulu ke hilir bisa dilaksanakan dan ditangani. Pengerjaan pengendalian banjir ini bukan das ampal saja melainkan pengerjaan dari hulu ke hilir, seperti halnya pengerjaan di pintu air dekat Hotel Zurich," katanya.
Muhaimin menambahkan akan memaksimalkan pengadaan Bendali dan bozem, dalam penanggulangan banjir yang saat ini memang terbatas.
"Mudah-mudahan pada program berikutnya ada sinergi antara disperkim, dinas perizinan, DLH dan DPPR," ujarnya.
Hal ini sebagai upaya pengerjaan das ampal yang harus sama-sama dikerjakan dari hulu ke hilir, ada pengerjaan drainase, bozzom dan upaya melakukan reboisasi kawasan hutan kota maupun hutan lindung.
"Kan memang harus sama-sama tidak bisa sendiri. Das ampal kan bagian dari rencana penanggulangan banjir," terangnya. ***