8 Rencana Pembangunan Daerah Prioritas Pemprov Kaltim 2024-2026
- IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan delapan prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. De
Kabar Ibu Kota
BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan delapan prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
Delapan prioritas tersebut sangat erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat menyukseskan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, delapan prioritas tersebut telah disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Kaltim baru-baru ini. Diharapkan seluruh pihak, terutama OPD Pemprov Kaltim dapat menyesuaikan arah dari prioritas pembangunan dimaksud.
Prioritas pembangunan tersebut, adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM untuk penyerapan tenaga kerja ini begitu penting, mengingat Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai IKN.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/gedung-imdaad-hamid-di-rskd-balikpapan
- https://ibukotakini.com/read/siap-siap-cpns-2023-resmi-dibuka-17-september
- https://ibukotakini.com/read/humpuss-intermoda-dan-pelindo-jasa-maritim-teken-mou-kembangkan-jasa-kepelabuhan-di-ri
Kemudian peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya.
“Melalui prioritas pembangunan ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Terutama mencegah penyebaran kasus stunting di Kaltim,” katanya yang dikutip melalui Adpim Provinsi Kaltim, Kamis (25/8/2023).
Selain itu, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Ketiga prioritas ini sangat diperlukan, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik di Benua Etam," ungkapnya.
Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
“Kita harapkan, seluruh prioritas tersebut dapat memberikan nilai manfaat besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Kemudian, sebagai Provinsi yang telah ditetapkan sebagai IKN, maka peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama sangat diperlukan. Dengan begitu, semua pihak tak terkecuali seluruh OPD program kerja yang dibangun dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan IKN.
Dari prioritas pembangunan tersebut, ada empat tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai. Mulai dari mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Kemudian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan reformasi birokrasi.(*)