Anggaran Turun Drastis, Pemkot Evaluasi Ulang Proyek dan Belanja 2026

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan melakukan perubahan terhadap pengajuan anggaran setelah ada kepastian pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Ini berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, bahwa kedua sumber anggaran ini dikurangi.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin mengungkapkan, pengurangan DBH dan DAU ini mencapai Rp1,055 triliun. 

"Sehingga secara otomatis TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran yang disampaikan pada masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah)," jelas Muhaimin pada Kamis (20/11/2025). 

Menurutnya, pengurangan hingga Rp1 triliun lebih ini tentu tidak mudah. Beberapa kelas harus dievaluasi, seperti pendapatan hingga belanja. Terutama untuk belanja yang sangat prioritas. Sehingga ada beberapa kegiatan yang sementara ditunda lantaran keuangan tidak memungkinkan. 

"Tapi yang sifatnya prioritas tetap kita pertahankan. Seperti pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur. Selain itu juga program BPJS dan seragam sekolah," bebernya.

BACA JUGA:

Tutup MTQ ke-53, Wali Kota Ajak Warga Perkuat Akhlak dan Syi’ar Al-Qur’an - ibukotakini.com

Beberapa hal yang ditunda seperti pembangunan Command Center untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Juga ada beberapa pembangunan Puskesmas yang tertunda. Kendati untuk pembangunan sekolah tetap akan dilaksanakan.

"Sekolah SD dan SMP tetap tiap tahun kami adakan. Jadi seperti itu intinya mengevaluasi kembali kembali. Kita lihat mana yang prioritas dan super prioritas," terangnya. Beberapa kegiatan yang tidak berpengaruh langsung untuk masyarakat sementara akan menyesuaikan keuangan. 

Hal lain yang tetap diprioritaskan adalah penanganan banjir. Walaupun anggarannya tidak penuh seperti perencanaan sebelumnya. Karena tentunya anggaran juga harus dialokasikan untuk infrastruktur. 

"Nanti kan teman-teman Dinas PU (Pekerjaan Umum) diberikan anggaran untuk menyusun yang mana prioritas. Kalau dahulu PU mengelola anggaran sekian ratus triliun, bisa saja dikurangi," jelas Muhaimin.

BACA JUGA:

Pemkot Balikpapan Perketat Pengawasan Lokasi Rawan - ibukotakini.com

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lanjut dia, tidak bisa dikurangi anggarannya karena ada mandatori minimal 20 persen. Sehingga kemungkinan penyesuaian anggaran di Dunas PU. 

"Jadi memang kita prioritaskan yang lebih urgent. Misal peningkatan jalan, rehab, bisa dikurangi yang masih bisa bertahan. Jadi hanya untuk yang sangat-sangat prioritas," tuturnya.

Beberapa proyek pembangunan gedung juga kemungkinan akan terdampak. Sementara yang bersifat wajib atau rutin, seperti untuk pegawai tetap aman. 

"Termasuk PPPK. Dari awal sudah komitmen gaji PPPK dan PNS disiapkan selama 14 bulan," pungkasnya. ***