Anggota DPRD Kutim Yulianus Desak Penghapusan Sistem Zonasi PPDB

IBUKOTAKINI.COM - Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan. Banyak pihak, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yulianus Palangiran, mengkritisi sistem ini yang dinilai tidak efektif dan justru menciptakan ketidakadilan di masyarakat.

Dalam pernyataannya, Yulianus dengan tegas menolak keberadaan sistem zonasi, yang menurutnya menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal dekat dengan sekolah namun tidak diterima karena aturan zonasi.

"Zonasi ini malah membingungkan. Ada yang tinggal di sebelah sekolah tapi harus diterima di tempat lain yang jauh. Logikanya di mana? Kalau tetangga kita bisa mendapatkan akses pendidikan, kenapa harus dibawa sampai lima kilometer? Biaya bertambah, waktu habis," ungkap Yulianus, Jumat (6/12/2024).

Yulianus menilai kebijakan zonasi justru menimbulkan ketidakadilan. Di mana siswa dari kecamatan lain diterima di sekolah unggulan, sementara siswa yang tinggal di dekat sekolah tersebut tidak diterima.

"Lucu saja, zonasi ini malah jadi tidak adil. Sekolah itu untuk membuat anak-anak pintar. Kalau sudah pintar, buat apa lagi sekolah? Tujuannya harus jelas," ujarnya.

BACA JUGA:

Fraksi PPP DPRD Kutai Timur Berikan Masukan Strategis Raperda RPJPD 2025-2045 - ibukotakini.com

Sebagai solusi, Yulianus mendesak pemerintah untuk menghapus sistem zonasi dan memprioritaskan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh daerah. Kondisi fasilitas pendidikan di Kutai Timur yang dinilai masih belum memadai.

"Dulu kita punya motto Kutim cemerlang, cerdas, berprestasi, gemilang. Tapi bagaimana itu tercapai kalau fasilitasnya tidak mendukung? Guru-guru tinggal di tempat yang tidak layak, dengan listrik dan air bersih yang minim. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mereka bisa maksimal mendidik anak-anak?" tegasnya.

Ia minta pemerintah untuk menambah jumlah rombongan belajar di sekolah serta meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan.

"Zonasi ini bukan solusi. Pemerintah harus fokus pada pemerataan fasilitas agar semua anak, di mana pun mereka tinggal, memiliki akses pendidikan yang berkualitas," tutup Yulianus. (Adv)