Angka Kasus Stunting Naik, Wagub Kaltim Minta BKKBN dan Satgas Maksimalkan Sumber Daya

IBUKOTAKINI.COM – Merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) naik sebesar 1,1 persen menjadi 23,9 persen atau meningkat prevalensi 2021 yang sebesar 22,8 persen.

Mendapat laporan kenaikan angka stunting di Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim meminta BKKBN dan Satgas Stunting untuk lebih optimal dan memaksimalkan potensi sumber daya agar prevalensi stunting bisa menurun.

"Menyikapi kenaikan angka stunting ini, pelu kerja keras lintas sektor. Kita harus serius dan cari pokok permasalahannya," katanya yang dikutip akun resmi ADPIM Kaltim, Sabtu (18/2/2023).

Wagub berharap seluruh TPPS ditingkat provinsi bersama kabupaten dan kota hingga tingkat kelurahan dan desa untuk menyikapi kenaikan angka stunting.

"Pertemuan dan kerja sinergis harus terus ditingkatkan, terutama ditingkat lapang dengan tim pendamping keluarga, baik kader PKK, bidan dan kader KB," jelasnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto menyampaikan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 naik 1,1 persen menjadi 23,9 persen atau meningkat prevalensi 2021 yang sebesar 22,8 persen.

BACA JUGA:

• Tingkatkan Kualitas, Pembinaan Ekonomi Kreatif Perlu Dilakukan Secara Berkesinambungan - ibukotakini.com
• Curah Hujan Tinggi, Jenis Ikan Tertentu di Pasar Klandasan Alami Kenaikan - ibukotakini.com
• Pengurus Korpri Kaltim Mendorong Pembentukan LBH - ibukotakini.com

"Jadi kalau 2024 itu ingin mencapai target 14 persen, maka kita harus mampu menurunkan diangka 5,9 persen pertahun," ujarnya.

Sunarto menegaskan konvergensi dan kolaborasi harus terus dibangun lintas sektor dengan melibatkan stakeholders terkait.

"Upaya-upaya kesana sudah kami susun bagaimana satu tahun bisa turun 5,9 persen," sebutnya.

Adapun lima daerah yang mengalami kenaikan angka stunting yakni Kutai Kartanegara (27,1 persen), Samarinda (25,3 persen), Paser (24,9 persen), Balikpapan (19,6 persen) dan Kutai Barat (23,1 persen). ###