Angka Kemiskinan Balikpapan Turun, Tapi Tingkat Pengangguran Tinggi, Kenapa?

IBUKOTAKINI.COM - Angka kemiskinan di Kota Balikpapan, dilaporkan turun menjadi 1,97 persen pada tahun 2025. 

Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,23 persen. Data tersebut berdasarkan Laporan Keterangan Pertangggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Balikpapan. 

Namun Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan menilai penurunan angka kemiskinan tahun 2025 belum mencerminkan kondisi ketenagakerjaan.

Pasalnya, meski data menunjukkan tren penurunan, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 5,84 persen.

BACA JUGA:

LKPJ 2025 Dipaparkan, Ekonomi Balikpapan Tumbuh 10,24 Persen - ibukotakini.com

Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan bahwa untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi di lapangan diperlukan pendalaman agar diperoleh gambaran yang lebih akurat dan komprehensif.

"Keduanya saling berkaitan, pengangguran dan kemiskinan. Namun, dari data yang ada, belum sepenuhnya menunjukkan hubungan yang sejalan," kata A3 sapaan akrabnya saat dijumpai usai RDP bersama jajaran pemerintah kota Balikpapan membahas LKPJ Wali Kota Balikpapan, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, meski tingkat pengangguran turun dari 6,22 persen pada 2024 menjadi 5,84 persen pada 2025, namun penurunan tersebut dinilai belum sepenuhnya merefleksikan laju penurunan kemiskinan dalam kurun waktu yang sama.

Karena itu, salah satu fokus yang akan didalami yakni aspek akurasi data. Termasuk menelusuri kemungkinan masih adanya sektor-sektor ekonomi yang belum terpetakan secara optimal dalam pendataan.

BACA JUGA:

Penanganan Banjir di Balikpapan 2026, Minim Alokasi Anggaran - ibukotakini.com

"Khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu di lihat kembali. Apakah sudah mencerminkan kondisi riil atau belum," ujarnya.

Adapun data indikator dalam LKPJ merupakan rujukan utama dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. 

Sebab itu, DPRD akan mencermati kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Saat ini, pembahasan masih berada pada tahap awal berupa pengumpulan catatan umum sebelum berlanjut ke pembahasan teknis yang lebih mendalam.

BACA JUGA:

DPRD Kaltim Soroti Kualitas Proyek Sekolah Bernilai Miliaran - ibukotakini.com

"Ini masih tahap awal, akan kami dalami lagi nanti bersama masing-masing OPD," tuturnya.

Dalam proses evaluasi, beberapa isu lain turut dibahas, termasuk efektivitas program ekonomi hingga penanganan persoalan perkotaan.

Ke depan, Pansus dijadwalkan akan memanggil OPD guna menguji capaian kinerja secara rinci. Langkah tersebut sekaligus untuk memastikan keselarasan antara data yang dilaporkan dengan kondisi faktual di lapangan.

Hasil evaluasi nantinya akan menjadi catatan dan rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan ke depannya.***