Antisipasi Kelangkaan LPG Natal dan Ramadan, DPRD Balikpapan Gelar RDP

IBUKOTAKINI.COM - Antisipasi hari besar keagamaan nasional (HBKN) Komisi II DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pemangku kepentingan, Rabu (5/11/2025) di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Kota Balikpapan. 

Para pemangku kepentingan ini meliputi Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Setdakot, Pertamina Patra Niaga, serta 12 agen LPG di Kota Balikpapan. RDP ini di antaranya membahas ketersediaan LPG. 

"RDP ini inisiasi Ketua dan anggota Komisi II DPRD. Kita harus mengetahui tentang adanya kuota. Ini adalah antisipasi kegiatan besar Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga Februari 2026 memasuki bulan Ramadan," beber Ketua Komisi II Taufik Qul Rahman. 

Ini dilakukan agar tidak terulang kembali kejadian atau keributan lantaran kelangkaan LPG. Ini adalah bentuk pencegahan kejadian semacam itu, sehingga dilakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga maupun agen di kota Balikpapan. 

Sebelumnya, pada tanggal 12 Februari lalu ada permasalahan di masyarakat terkait kelangkaan LPG. Pihaknya mengundang Pertamina Patra Niaga dan menghitung kuota yang ada. Saat itu disebutkan tidak akan ada agen baru karena kuota yang terbatas dan sudah ditargetkan oleh pusat. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/taufik-qul-rahman-anggota-dprd-balikpapan-raih-penghargaan-lpm-motivator

Saat itu disebutkan, apabila ada penambahan agen baru maka kuota juga akan bertambah. Atau bisa juga dilakukan pengurangan kuota pada agen-agen yang ada. Hal ini ternyata dari RDP dengan para agen diketahui tidak ada pengurangan kuota. 

Menurutnya, untuk agen baru memang sudah mengusulkan di tahun 2024 bulan Juni. Namun rekomendasi ada di pemerintah kota. Maka jika persyaratan dan hasil survei juga lengkap bisa berjalan.

Sedangkan menghadapi HBKN nanti di Desember, Januari dan Februari ada simulasi yang bisa menenangkan kebutuhan masyarakat. Dari hasil RDP diketahui bahwa simulasi sudah dibuat. Sehingga antisipasi dirasa sudah cukup baik. 

Menurutnya, selaku mitra Komisi II, Dinas Perdagangan dan Kabag Perekonomian juga diharapkan tidak sembarang memberikan rekomendasi. Namun terlebih dahulu Harus melihat situasi apa kebutuhan masyarakat kota. 

"Kita juga perhatikan agen-agen ini. Apakah jika ada agen baru mereka dirugikan atau tidak. Jadi rekomendasi oleh pemerintah kota harus melalui pertimbangan," tutur Taufik. 

Ia meminta agar pihak pemerintah kota menahan rekomendasi apabila memang belum ada informasi terkait kuota tambahan. Namun apabila sudah jelas kuotanya, baru dikeluarkan rekomendasi. 

"Karena memang ada kekurangan agen dan pangkalan. Kami juga sudah usulkan penambahan kuaota. Tapi memang sampai saat ini belum ada," pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)