Antisipasi Lonjakan Harga di Nataru, DPRD Balikpapan Pantau Perkembangan Suplai
- Komisi II juga memastikan akan terus memantau perkembangan harga hingga memasuki puncak libur Nataru
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi II DPRD Balikpapan mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga dan potensi kelangkaan bahan pokok. Kondisi akhir tahun selalu menjadi periode rawan karena melonjaknya permintaan masyarakat tidak selalu diimbangi dengan suplai yang stabil.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, mengatakan momen besar seperti Idulfitri, Natal, serta pergantian tahun cenderung memicu peningkatan daya beli. Dalam situasi tersebut, pasokan kerap terkendala, terlebih saat memasuki musim hujan.
“Daya beli masyarakat sedang tinggi-tingginya, sementara kadang suplai bahan pokok terhambat. Apalagi sekarang musim hujan, cuaca sejumlah daerah juga berpengaruh. Sebagian besar kebutuhan pokok di Balikpapan masih bergantung pada pasokan dari luar pulau,” ungkapnya saat dijumpai Senin, 1 Desember 2025.
Melihat potensi kerawanan pangan itu, Komisi II segera menggelar koordinasi internal untuk merumuskan langkah cepat. Salah satu strategi yang akan didorong adalah pelaksanaan operasi pasar sebagai upaya stabilisasi harga.
“Kami mendorong adanya operasi pasar untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan dan harga tetap stabil,” tegas Subari.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/dprd-balikpapan-apresiasi-program-ulama-sehat-baznas
Selain operasi pasar, DPRD bersama pemerintah juga akan memperkuat pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke distributor hingga pedagang besar. Subari menilai pengawasan ketat penting dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan bahan pokok.
“Kami harus cegah spekulan. Jangan sampai ada yang sengaja menimbun,” katanya.
Komisi II juga memastikan akan terus memantau perkembangan harga hingga memasuki puncak libur Nataru. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, DPRD berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok agar masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar.
“Langkah cepat harus dilakukan supaya masyarakat tidak terbebani,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)