Fraksi Golkar apresiasi penyusunan APBD 2024.
Kabar Ibu Kota

APBD 2024 Diproyeksi Rp9 Triliun, Fraksi Golkar Apresiasi Pemkab Kutim

  • KUTAI TIMUR - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.
Kabar Ibu Kota
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

KUTAI TIMUR, IBUKOTAKINI.COM - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mengapresiasi pemerintah daerah dalam penyusunana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. 

Jurubicara Fraksi Partai Golkar, Adi Sutiyanto, mengapresiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2024 Pemkab Kutim. 

"Pada Nota Penjelasan, tergambar proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan meningkat, mencapai Rp. 9.148.769.924.112," kata Adi Sutiyanto saat memberikan pandangan umum terkait Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat sidang paripurna ke-11 masa persidangan ke-1 tahun anggaran 2023/2024, Kamis 9 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. 

Dirinya juga menyatakan dukungannya untuk fokus pada program-program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. ia juga menyoroti penambahan Pendapatan Transfer dari Pusat dan Propinsi serta Penerimaan Royalti sebagai faktor kenaikan dalam proyeksi APBD.

"Seperti penyelesaian pelabuhan kenyamukan, peningkatan sarana pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Timur dengan RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Propinsi Kaltim," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah agar proyeksi dan penganggaran tepat sasaran yang  sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

"mencakup usulan konstruktif terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah, regulasi perpajakan, prioritas alokasi anggaran, penyelesaian pelabuhan kenyamukan, belanja modal yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan optimalisasi program multiyears," pungkasnya.

Rapat pandangan umum fraksi dihadiri Ketua DPRD Kutim, Joni, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang. Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Pemkesra), Poniso Suryo Renggono. hadir dan disaksikan 21 anggota Dewa serta unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FORKOPIMDA ), Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (adv)