
APBD Balikpapan 2025 Catat Pendapatan Rp4,13 Triliun, SiLPA Capai Rp479 Miliar
- Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,13 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025 atau mencapai 97,10 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,26 triliun
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,13 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025 atau mencapai 97,10 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,26 triliun.
Data tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat membacakan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan di Ballroom Grandsenyiur Balikpapan pada Rabu, 24 Juni 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qodri didampingi wakil ketua serta sejumlah anggota DPRD Balikpapan. Hadir pula sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Menurut Bagus, pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
"Secara keseluruhan target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,26 triliun dan terealisasi sebesar Rp4,13 triliun atau 97,10 persen," terangnya.
Dalam laporan tersebut, PAD Kota Balikpapan ditargetkan sebesar Rp1,38 triliun. Namun hingga akhir tahun anggaran, realisasinya mencapai Rp1,24 triliun atau sekitar 90,52 persen.
Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp993,89 miliar dari target Rp1,12 triliun.
BACA JUGA:
PTMB Temukan Kebocoran Pipa, Pasokan Air BDS Ditarget Normal Dua Hari Lagi - ibukotakini.com
Sementara itu, retribusi daerah terealisasi Rp156,26 miliar dari target Rp171,83 miliar. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp20,49 miliar atau 85,34 persen dari target.
Di sisi lain, pos lain-lain PAD yang sah justru melampaui target. Dari target Rp60,93 miliar, realisasinya mencapai Rp78,55 miliar atau sekitar 128,92 persen.
Ia mengatakan pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar penerimaan daerah. Dari target Rp2,86 triliun, realisasi mencapai Rp2,87 triliun atau melampaui target sebesar Rp10,91 miliar.
“Pendapatan transfer tersebut terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,31 triliun dan transfer antar daerah berupa dana bagi hasil sebesar Rp649,64 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp13,47 miliar atau 79,27 persen dari target Rp17 miliar.
Pada sisi pengeluaran, Pemkot Balikpapan mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp4,75 triliun. Hingga akhir 2025, realisasinya mencapai Rp4,27 triliun atau sekitar 89,89 persen.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp3,17 triliun dan realisasi 87,23 persen. Belanja ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
BACA JUGA:
Puskesmas Mekarsari Layani Pasien Rehabilitasi Narkoba - ibukotakini.com
Sedangkan belanja modal mencapai Rp1,49 triliun dari total alokasi Rp1,56 triliun.
Belanja modal tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp887,33 miliar, gedung dan bangunan Rp293,66 miliar, peralatan dan mesin Rp283 miliar, serta pengadaan tanah Rp4,62 miliar.
Pemkot juga mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp12,05 miliar yang sebagian besar digunakan untuk penanganan bencana longsor, kebakaran, dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
SiLPA 2025 Sebesar Rp479,23 Miliar
Bagus Susetyo menjelaskan, berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, Pemerintah Kota Balikpapan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp479,23 miliar.
“SiLPA tersebut ditopang oleh penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp614,74 miliar,” sebutnya.
Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dana BOS, serta sejumlah saldo dana transfer pemerintah pusat yang belum digunakan.
Bagus menambahkan angka tersebut menunjukkan kondisi fiskal Kota Balikpapan tetap terjaga dengan baik meski berbagai program pembangunan dan pelayanan publik terus berjalan sepanjang tahun anggaran. ***
