APBD Balikpapan 2026 Disesuaikan, Pendapatan Turun Rp1 Triliun

IBUKOTAKINI.COM - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Selasa (18/11/2025). Paripurna ini forum penting setelah pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan transfer ke daerah yang berdampak langsung pada struktur RAPBD tahun anggaran 2026.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyatakan komitmennya untuk menjaga arah kebijakan fiskal tetap berpihak pada masyarakat. Dan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyesuaikan dokumen anggaran sebagai respons atas turunnya dana transfer.

“Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan seluruh perangkat daerah akan bekerja intensif untuk mengurai setiap proses anggaran agar efisiensi yang dilakukan tepat sasaran tanpa mengorbankan program-program vital,” ungkap Alwi memimpin Sidang Paripurna ke 5 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Ballroom Grandsenyiur Balikpapan. 

Ia juga meminta seluruh fraksi melakukan penelaahan mendalam terhadap RAPBD hasil penyesuaian sebelum memasuki tahapan pemandangan umum dan pendapat akhir. 

Paripurna kemudian ditutup dengan ajakan Alwi kepada seluruh peserta untuk mendoakan enam anak yang meninggal dunia dalam peristiwa yang terjadi pada malam sebelumnya.

BACA JUGA:

6 Anak Tenggelam di KM 8, DPRD Panggil Pengembang - ibukotakini.com

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan penjelasan atas perubahan struktur RAPBD 2026, terutama terkait turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi tulang punggung pembiayaan kota. Perubahan tersebut merujuk pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S62-PK-2025 tanggal 23 September 2025.

Dalam paparan Bagus, pendapatan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp3,83 triliun harus disesuaikan menjadi Rp2,95 triliun. Penurunan hampir Rp1 triliun tersebut disebut sebagai koreksi terbesar dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi pendapatan, komponen transfer dari pemerintah pusat menjadi yang paling terdampak. Dana transfer turun dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun. Dengan rincian: Dana bagi hasil pajak turun Rp158,92 miliar; Dana bagi hasil SDA turun Rp767,97 miliar; dan dana alokasi umum turun Rp130,17 miliar. 

Total penurunan mencapai Rp1,057 triliun angka yang bahkan melampaui koreksi pendapatan saat pandemi COVID-19 maupun kebijakan efisiensi belanja melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Kita menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada 2026, namun dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan kita optimistis dapat menjaga arah pembangunan tetap berjalan,” jelas Bagus dalam paparannya.

BACA JUGA:

DPRD Beri Dukungan Pembinaan Olahraga Balikpapan - ibukotakini.com

Sejalan dengan turunnya pendapatan, belanja daerah juga harus disesuaikan. Dari rencana awal sebesar Rp4,28 triliun, belanja 2026 diperkirakan menjadi Rp3,36 triliun. 

“Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan fokus belanja pada sektor fundamental yang langsung dirasakan Masyarakat,” imbuh Bagus.

Beberapa sektor prioritas itu meliputi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; Layanan kesehatan dan perlindungan sosial; Percepatan infrastruktur perkotaan, termasuk pengendalian banjir; Peningkatan layanan air bersih; Penguatan ketahanan pangan lokal; Pengembangan UMKM dan sektor pariwisata; Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Selain itu, pemerintah juga tetap membuka ruang bagi inovasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sumber-sumber retribusi baru dan rencana penyelenggaraan event berskala nasional.

“Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita bisa menggelar event besar untuk mendorong PAD,” ujar Bagus.

Tak hanya pendapatan dan belanja, sisi pembiayaan pun mengalami koreksi. Perkiraan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2025 yang awalnya diproyeksikan Rp450 miliar kini disesuaikan menjadi Rp407,2 miliar.

Bagus memastikan bahwa meski ruang fiskal terbatas, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prioritas. 

“Setiap rupiah harus diarahkan untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)