APBD Balikpapan 2027 Diproyeksi Rp2,6 Triliun

IBUKOTAKINI.COM – Sampai saat ini, kejelasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat masih belum menunjukkan kepastian. 

Pasalnya, perencanaan program prioritas Kota Balikpapan untuk tahun mendatang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Balikpapan akan terus melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Musrenbang tersebut juga telah dibahas bahwa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada 2027 akan terfokus pada program super prioritas yang telah ditetapkan wali kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Namun, kemungkinan target-target dalam RPJMD juga akan dikoreksi. Karena pendapatan kita tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah direncanakan,” ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo pada Selasa (7/4/2026). 

Pada 2027, jika mengacu pada pemaparan Bappeda Litbang, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan diperkirakan sekitar Rp2,6 triliun. Angka ini merupakan total alokasi pendapatan dari PAD dan pendapatan lainnnya. 

Sementara itu, pada 2025 lalu anggaran Kota Balikpapan mencapai sekitar Rp3 triliun. Kendati terjadi penurunan yang cukup signifikan, wali kota tetap berkomitmen bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.

 BACA JUGA:

Pemkot Balikpapan Mulai Audit LKPD 2025, Komitmen Jaga Transparansi - ibukotakini.com

“Maka nanti yang kami lakukan adalah efisiensi untuk kegiatan yang bersifat pendukung dan seremonial,” ujarnya.

Beberapa kegiatan yang akan dievaluasi di antaranya rencana perjalanan dinas serta penggunaan kendaraan dinas. Hal ini mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

“Di dalam surat edaran tertulis ada pengurangan 50 persen. Namun, saat penyusunan anggaran 2026 yang dilaksanakan sekarang, kita sebenarnya sudah melakukan pengurangan,” jelas Agus.

Ke depan, pihaknya akan kembali meninjau pos-pos anggaran yang masih dapat diefisienkan. Langkah tersebut juga akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri, termasuk berbagai penyesuaian yang dilakukan.

Agus menambahkan persoalan anggaran ini berdampak pada program-program Pemerintah Kota Balikpapan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan prioritas seperti infrastruktur.

“Yang pasti semua terdampak. Namun, kita akan meminimalisir dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (Adv Diskominfo Balikpapan)