APBD PPU 2026 Menyusut, OPD Diminta Lebih Disiplin

IBUKOTAKINI.COM – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami penyusutan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten PPU melakukan kecermatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan APBDTahun Anggaran 2026. 

Penekanan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Senin (19/1/2026). Rakor diikuti Wakil Bupati PPU Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Sekda PPU, Tohar, mengungkapkan, pelaksanaan APBD 2026 berada dalam situasi fiskal yang tidak normal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut APBD Murni 2025 sebesar Rp 2,6 triliun turun signifikan menjadi Rp 1,6 triliun pada APBD Murni 2026.

“APBD kita ibarat terjun payung. Ini tantangan besar bagi pimpinan daerah dan seluruh OPD untuk menyusun dan mencicil pelaksanaan program secara realistis sesuai kemampuan fiskal,” kata Tohar.

Dalam kondisi tersebut, Tohar mengatakan peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pemimpin pelaksanaan kegiatan. Menurut dia, kelengkapan eviden administrasi dan kesesuaian pekerjaan di lapangan menjadi kunci akuntabilitas, terutama saat pemeriksaan oleh auditor eksternal.

BACA JUGA:

PPU Minta Kemitraan Setara di Aturan Daerah Mitra IKN - ibukotakini.com

“KPA dan PPK harus menjadi leader, memastikan eviden administrasi dan fisik tersedia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan agar belanja operasional yang tidak bersifat esensial dikendalikan secara ketat. Kegiatan seremonial, studi banding, forum diskusi, seminar, hingga perjalanan dinas diminta disesuaikan dengan urgensi dan manfaat langsung terhadap program.

“Terkait perjalanan dinas, pimpinan daerah menghendaki pengendalian secara terpusat melalui Bagian Setkab. Sementara belanja rutin hingga Maret, termasuk THR dan hak ASN, harus tetap menjadi perhatian utama,” tegas Tohar.

Sementara itu, Wakil Bupati PPU Waris Muin menilai keterbatasan anggaran harus dihadapi dengan kecerdasan manajerial dan semangat kebersamaan. Menurutnya, kondisi fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.

“Keterbatasan ini bukan untuk diratapi, tetapi dihadapi dengan keberanian dan strategi yang tepat. Kita harus bekerja lebih cerdas agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujar Waris. ***