APBN 2026 Ekspansif, Defisit Rp689 Triliun dan Risiko Subsidi Energi

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan kebijakan fiskal ekspansif. Postur anggaran menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,72 triliun, sehingga defisit mencapai Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah ekspansif ini ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja besar, termasuk subsidi energi dan program prioritas pemerintah.

Proyeksi Ekonomi 2026

PDB Indonesia pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp25.700–Rp26.000 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 5,2 persen hingga 5,4 persen dibandingkan PDB 2025 yang berada di kisaran Rp24.400 triliun.

PDB sendiri merupakan indikator utama yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian selama satu tahun, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja ekonomi nasional.

Sumber Pendapatan Negara

Pendapatan negara dalam APBN 2026 masih didominasi sektor perpajakan. Komposisinya terdiri dari:

• Pajak: Rp2.693,71 triliun (85,4 persen) 
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp459,20 triliun (14,6 persen) 
• Hibah: Rp0,66 triliun 

BACA JUGA:

Proyek Manpatu PHM Masuk Tahap Kunci, Target Onstream 2027 - ibukotakini.com

Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara, sementara PNBP berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, dividen BUMN, serta layanan pemerintah. Adapun hibah berasal dari pihak eksternal seperti negara atau lembaga internasional dengan porsi relatif kecil.

Ketergantungan tinggi terhadap pajak membuat APBN sensitif terhadap dinamika ekonomi.

Subsidi Energi Capai Rp381,3 Triliun

Pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp381,3 triliun pada 2026. Rinciannya meliputi:

• Listrik: Rp104,6 triliun 
• LPG 3 kg: Rp80,3 triliun 
• BBM: Rp25,1 triliun 

Subsidi ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga energi di dalam negeri.

Risiko Harga Minyak Global

Namun, lonjakan harga minyak dunia menjadi tantangan utama. Asumsi harga minyak dalam APBN ditetapkan sebesar US$70 per barel, sementara harga pasar pada Maret 2026 berada di kisaran US$80 hingga US$110 per barel.

BACA JUGA:

Puncak Arus Balik, Bandara Sepinggan Layani 23 Ribu Penumpang - ibukotakini.com

Selisih harga tersebut berpotensi menekan anggaran negara. Setiap kenaikan US$1 per barel diperkirakan menambah beban subsidi hingga Rp6,7 triliun. Jika harga minyak naik US$10, maka tambahan beban dapat mencapai sekitar Rp67 triliun.

Kondisi ini membuka risiko pelebaran defisit apabila tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara atau penyesuaian kebijakan fiskal.

Strategi Pembiayaan dan Utang

Untuk menutup defisit, pemerintah mengandalkan pembiayaan melalui utang sebesar Rp689,15 triliun.

Target penarikan utang baru pada 2026 mencapai Rp832,2 triliun, yang terdiri dari:

• Surat Berharga Negara (SBN): Rp799,53 triliun 
• Pinjaman: Rp32,67 triliun 

Pada awal tahun, realisasi utang tercatat Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target.

Penggunaan utang meliputi:

• Penutup defisit: Rp689,15 triliun 
• Investasi: Rp203,05 triliun 
• Pinjaman ke BUMN dan daerah: Rp404,15 triliun 

Pemerintah menegaskan bahwa utang tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga mendukung investasi jangka panjang.

Tantangan APBN 2026

Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN 2026 antara lain:

• Ketergantungan tinggi pada penerimaan pajak 
• Besarnya subsidi energi 
• Fluktuasi harga minyak global 
• Peningkatan defisit dan utang 
• Risiko geopolitik global 

Kesimpulan

APBN 2026 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Namun, tekanan dari kenaikan harga minyak dunia menjadi risiko utama yang dapat memperbesar beban subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan kesehatan fiskal agar keberlanjutan APBN tetap terjaga. ***