APBN Jangan Terlalu Banyak Dikelola Pusat

IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah pusat tidak terlalu banyak mengelola porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pernyataan Isran Noor kembali disampaikan setelah resmi menggantikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023, Anies Rasyid Baswedan. 

Isran Noor, dalam pernyataan resmi yang dikutip dari akun Instagram @pemprov_kaltim, memohon izin kepada Anies Baswedan bersama seluruh kepala daerah se Indonesia untuk berjuang bersama meminta keadilan terhadap perimbangan keuangan kepada Pemerintah Pusat.

“APBN itu jangan terlalu banyak dikelola pusat. Karena, pusat itu hanya mengelola lima sektor, yakni pertahanan keamanan, kementerian luar negeri, peradilan, agama, moneter dan keuangan serta utang negara,” ungkap Isran Noor dikutip Minggu, 27 November 2022.

Di luar dari semua sektor itu, dilaksanakan oleh daerah-daerah. Untuk itu, Gubernur Isran mengajak anggota APPSI terdiri para gubernur se Indonesia bersama Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memperjuangkan keadilan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

BACA JUGA:

• Gubernur Kaltim Isran Noor Kembali Singgung Dana Bagi Hasil - ibukotakini.com
• Asosiasi Pemerintah Daerah Berjuang Lawan Penghapusan Honorer - ibukotakini.com
• APPSI - ibukotakini.com

Termasuk dana sistem pendidikan nasional. Yaitu 20 persen dari APBN. Mantan Bupati Kutai Timur ini menjelaskan saat ini secara utuh dari 20 persen dikelola oleh pusat, ternyata kurang lebih 15 persen. Sisanya yang ditransfer ke daerah hanya 5 sampai 6 persen.

“Jadi, sejak dulu tidak ada namanya dana abadi pendidikan itu. Makanya, ini harus menjadi perhatian APPSI untuk berjuang bagi keadilan daerah,” pesannya.

Hal ini pun pernah juga disampaikannya ketika pembahasan Undang-undang tentang perimbangan keuangan dihadapan DPR RI.

Dari aspirasi ini, Gubernur Isran menegaskan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah mampu mengelola keuangan negara.

"Prinsipnya, harus adil. Tidak ada daerah yang tidak mau membelanjakan uang dari negara. Semua ini, hanya tergantung sistem tata keuangan yang baik, tak menjelimet," tegasnya. ###