APINDO: Banyak Regulasi Dinilai Masih Hambat Ekonomi Indonesia
- IBUKOTAKINI.COM - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi dalam negeri sudah berada di jalur yang tepat, namun
Ekonomi
JAKARTA, IBUKOTAKINI.COM - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi dalam negeri sudah berada di jalur yang tepat, namun sayangnya regulasi justru jadi penghambat.
Hal tersebut diungkapkannya dalam sesi diskusi di acara OCBC NISP Business Forum 2023 di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2023.
Dikatakan oleh Haryadi, pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi saat ini sudah berlangsung, tapi ada hambatan yang membuat perekonomian dalam negeri belum bisa berlari dengan kencang, salah satunya regulasi.
"Banyak regulasi yang masih menghambat untuk ekonomi Indonesia bisa berlari lebih kencang lagi," ujar Haryadi.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/bantu-dunia-usaha-uob-indonesia-visa-dan-volopay-luncurkan-solusi-kartu-kredit-korporat
- https://ibukotakini.com/read/musim-dividen-jadi-sentimen-positif-indo-premier-rekomendasikan-10-saham-untuk-trading-pekan-ini
- https://ibukotakini.com/read/dorong-penggunaan-qris-ovo-gandeng-gerai-alfamart-terbanyak-di-indonesia
Beberapa regulasi yang dimaksud oleh Haryadi dalam hal ini di antaranya pengenaan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan berdampak kepada industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B).
Kemudian, untuk pelaku bisnis ritel, cukai plastik dikatakan Haryadi dapat menjadi penghambat. Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak listrik pun dinilai Haryadi dapat menjadi kendala karena porsinya yang signifikan.
Haryadi pun berkomentar bahwa penerapan cukai MBDK masih perlu dikaji lagi, terutama ketika pengimplementasiannya sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Harus dilihat kembali tujuan dari bea cukai tersebut. Apakah untuk kesehatan atau keuntungan pemerintah?" kata Haryadi.
Selanjutnya, terkait dengan cukai untuk plastik, Haryadi mengungkapkan bahwa jika penerapannya memang dicanangkan untuk mengurangi limbah yang dapat berdampak kepada kerusakan lingkungan, seharusnya pemerintah sendiri menyediakan tempat khusus untuk pengelolaan limbah plastik.
Kemudian, edukasi untuk masyarakat terkait limbah ini pun seharusnya digenjot lagi jika memang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi limbah plastik.
Dalam kesempatan yang sama, Haryadi pun menyebutkan sektor yang di masa pascapandemi ini paling rentan menemui kendala eksternal yang dapat menghambat kinerja bisnisnya.
Menurut Haryadi, sektor yang terdampak oleh situasi makroekonomi pascapandemi adalah sektor yang bergerak di bisnis ekspor untuk negara-negara yang mengalami resesi seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan lain-lain.
"Kalau untuk sektor yang lainnya kami melihat masih cukup bagus," kata Haryadi.
Haryadi pun menyampaikan bahwa sementara pemulihan ekonomi sudah berlangsung di jalur yang tepat, pihaknya tetap menyayangkan bentuk efisiensi perusahaan melalui perampingan organisasi yang berujung kepada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia mengatakan, saat pandemi menghantam Indonesia, terjadi efisiensi yang jika dihitung rata-ratanya bisa mencapai 50% dan terjadi di semua sektor.
Saat ini, walaupun ekonomi sudah berangsur-angsur pulih, namun penyerapannya masih 70-80% jika dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi. ###