Apindo Kaltim Kritik Sertifikasi Bidang Konstruksi Masih Sentralistik

IBUKOTAKINI.COM - Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kaltim, Slamet Brotosiswoyo mengkritik keberadaan lembaga sertifikasi bidang konstruksi yang masih bersifat sentralistik. 

Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi para pelaku usaha sektor jasa konstruksi, sekaligus para tenaga kerja sektor konstruksi. Berdasarkan data asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, ada 215.860 subklasifikasi badan usaha, namun sampai bulan Juni 2022 baru diterbitkan 25.701 subklasifikasi.

Dengan hanya 11 Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), diperkirakan sampai Desember 2022 baru akan terbit 50 ribuan subklasifikasi.

“Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, 88% subklasifikasi usaha konstruksi tidak bisa melanjutkan usaha atau mati karena tidak memiliki sertifikasi,” kata Slamet. 

Kondisi serupa juga terjadi di sektor tenaga kerja. Sentralisasi lembaga sertifikasi menyebabkan proses sertifikasi di daerah berjalan sangat lamban. 

“Untuk 30 ribu pekerja konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara seperti disampaikan pak Sekjen Kementerian PUPR, butuh waktu berapa tahun? Saat ini saja baru 1.535 pekerja yang disertifikasi. Itupun paling banyak pekerja dari luar Kaltim,” kata Slamet. 

BACA JUGA:

• Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi IKN Lebih Banyak dari Luar Kaltim - ibukotakini.com
• Dibantu Proyek IKN, Tingkat Pengangguran Terbuka Kaltim Hanya Ditargetkan Turun 0,37 Persen - ibukotakini.com
• Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional Diambang Kematian Massal - ibukotakini.com

Dalam pembukaan pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi di IKN, yang berlangsung 27 Agustus hingga 9 September 2022, tercatat 1.535 peserta. Dari jumlah itu, peserta dari Kalimantan Timur sebanyak 715 orang yang berasal dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda 317 orang, sisanya dari Universitas Mulawarman (Unmul) dan Politeknik Samarinda (Polnes). Sementara, peserta dari luar Kaltim sebanyak 718 peserta.

Sementara menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, pembangunan IKN tahun ini saja membutuhkan pekerja 30.000 orang.

Mohammad Zainal Fatah mengatakan estimasi kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022-2024 mencapai kurang lebih 260.000 orang.

Secara rinci, pada tahun 2022 dibutuhkan sebanyak 30.000 orang, tahun 2023 sebanyak 123.000 orang, dan tahun 2024 sebanyak 107.000 orang.

Kembali Slamet Brotosiswoyo mengatakan, salah satu solusi dalam mempercepat pengurusan LSBU dan sertifikasi pekerja ialah desentralisasi lembaga. Ia menyebut, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan memberikan sertifikasi terkesan belum rela sebagian  tugas mereka didistribusikan ke daerah. 

“Sebagai contoh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di daerah, justru mempersulit pembentukan LSP. Berapa banyak tenaga kerja daerah yang dirugikan?” ucap Slamet lagi. 

Bahkan bukan hanya tenaga kerja, pelaku usaha dan instansi pemerintah atau pemilik proyek juga dirugikan, lantaran kewajiban menggunakan tenaga kerja bersertifikasi diatur dalam undang-undang. ###