
Aplikasi Mall Pelayanan Publik Daerah PPU Satukan 12 Layanan Publik
- Integrasi Data Real Time Masih Tunggu Izin API Pusat
Penajam
IBUKOTAKINI.COM - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) dalam memangkas kerumitan birokrasi melalui transformasi digital kini memasuki fase krusial.
Aplikasi Mall Pelayanan Publik Daerah (MPPD) yang baru diluncurkan pada 5 November 2026 lalu, saat ini tengah dioptimalkan untuk mengintegrasikan sekitar 12 jenis layanan publik terpadu dalam satu aplikasi.
Platform digital besutan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU ini dirancang untuk memudahkan warga mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu genggaman.
Layanan tersebut mencakup pembayaran pajak daerah, perizinan satu pintu, pendaftaran layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), administrasi kependudukan (adminduk), hingga fitur pemantauan Closed-Circuit Television (CCTV) secara real time.
Namun, di balik ambisi besar menghadirkan birokrasi satu pintu yang serba cepat, tim teknis di daerah masih berhadapan dengan tembok regulasi serta keterbatasan kapasitas infrastruktur server.
Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Persandian Diskominfo PPU, Fitriani, mengungkapkan bahwa proses penarikan data secara real time dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan sepenuhnya optimal. Kendala utamanya terletak pada perizinan Application Programming Interface (API) dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Bupati PPU Mudyat Noor Raih Penghargaan Nasional Advokasi Daerah Penghasil Sawit
"Kami sudah memasukkan aplikasi layanan kependudukan ke dalam MPPD. Namun, saat diakses masyarakat, sifatnya baru sebatas baca dan hanya terkoneksi ke situs pusat, sehingga data real time belum bisa ditarik langsung ke sistem daerah," jelas Fitriani saat memberikan keterangan, Minggu (15/11/2026).
Fitriani menjelaskan, pemerintah daerah tidak memiliki otoritas penuh untuk membuka keran integrasi data kependudukan secara mandiri. Hal ini mengingat sifat data kependudukan yang sangat sensitif dan dikelola secara terpusat demi keamanan siber nasional.
Sebagai langkah proaktif, Diskominfo PPU tercatat telah melayangkan surat permohonan koordinasi sebanyak dua kali kepada kementerian terkait untuk mendapatkan akses izin tertulis. Hingga saat ini, pihak daerah masih menanti persetujuan resmi dari pemerintah pusat agar integrasi sistem dapat berjalan dua arah.
Selain tantangan sinkronisasi data kependudukan, tim teknis Diskominfo PPU juga melakukan evaluasi pada fitur pemantauan tujuh titik CCTV real time di dalam aplikasi MPPD. Fitur yang menjadi salah satu daya tarik warga tersebut sempat mengalami gangguan teknis akibat lonjakan beban penyimpanan server yang melampaui batas kapasitas.
"Untuk mengatasi kendala ini, kami sudah mengajukan penambahan kuota penyimpanan server ke kementerian sekaligus merencanakan pemasangan titik pantau CCTV baru, termasuk di area terminal yang selama ini belum terjangkau jaringan internet," pungkas Fitriani. (Adv-Diskominfo PPU)
