Bahas Bansos dan Fungsi Asrama Haji, Komisi VIII DPRD Kunker ke Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM – Ingin mengetahui bagaimana perencanaan dan perlu adanya gambaran kondisi di daerah baik kota maupun provinsi. Komisi VIII DPRD melakukan kunjungi kerja ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (9/11/2021). 

Dalam kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Rombongan selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Dyah Pitaloka. Kedatangan kunjungan kerja ini diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Agus Hari Kesuma. Dan juga Kementerian Agama provinsi serta UPT Asrama Haji Batakan yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Balikpapan. 

Dyah Pitaloka menjelaskan, bahwa kunjungan kerja spesifik ini untuk mendengar fakta di lapangan serta masukan dan usulan yang akan dibawa pada rapat kerja bersama menteri dan kepala badan terkait dengan bansos, serta pemanfaatan asrama haji.

"Kunjungan kerja hari ini menjalankan fungsi pengawasan sekaligus ada keingainan kita ikut berkontribusi peningkatan pelayanan baik asrama haji secara umum untuk jamaah haji indonesia yang umroh maupun haji," jelas Dyah Pitaloka, Selasa (9/11/2021).

Komisi VIII DPR juga ingin melihat dan mengetahui bagaimana perencanaan dan perlu adanya gambaran kondisi di daerah baik kota maupun provinsi. 

"Bagaimana kesiapannya apakah juga diluaskan fungsi asrama haji untuk umroh, kami butuh jawaban untuk gambaran secara normatif atau teknis di daerah program keberangkatan umroh dan haji dengan bagaimana peningkatan fungsi Embarksi Haji," bebernya.

Terkait pengawasan dan faktor kesehatan di tengah pandemi jangan sampai saat jamaah haji ke tanah suci hasil PCR beda dengan yang di tanah air hingga para jamaah haji dipulang kan kembali.

"Nah ini yang ingin kami mendapatkan gambaran itu di Kaltim, bagaimana program- program kementerian sosial seperti bansos atau penanganan wqrga terlantar dalam artinya trafficking yang dikembalikan ke daerah," imbuh dia.

"Sehingga kita bisa perdalam dan mengakomodir perbaikan-perbaikan bisa menjadi masukan dalam pembahasan kami di DPR untuk penentuan anggaran pada 2022 mendatang," tukas Dyah Pitaloka.

Menanggapi kunjungan kerja tersebut Sekda Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli mengatakan, persoalan-persoalan di Balikpapan baik itu penanganan orang terlantar dan pandemi Covid-19 dilakukan dengan bersama-sama berbagai pihak seperti orang terlantar dengan Dinsos Kota maupun Dinsos Provinsi termasuk untuk bansos bagi masyarakat yang masuk kategori PKH. 

"Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama terkait pemanfaatan Asrama Haji Batakan untuk lokasi tempat isolasi terpusat pasien Covid-19 dan berjalan sangat baik," kata Sayid. 

• https://ibukotakini.com/read/hut-ke-9-wali-kota-kunjungi-gereja-hkbp-piladelphia-batakan
• https://ibukotakini.com/read/petratonik-integrasi-peternakan-melalui-budidaya-bsf

Begitu juga dengan penanganan pandemi Covid-19 di Balikpapam sudah sangat baik, meski Balikpapan masih berada di PPKM level 2.

"Capaian vaksinasi di Kota Balikpapan juga cukup tinggi dosis pertama sudah mencapai 89 persen jumlah tersebut digabung dengan vaksinasi gotong royong, sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis kedua capai 64 persen," tutur Fadli. 

Sedangkan Kadinsos Provinsi Kaltim, Agus Hari Kesuma menerangkan orang terlantar banyak yang ditemukan di Kaltim rata-rata berasal dari luar daerah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara, mereka diajak ke Kaltim untuk bekerja disawit atau tambang, tapi setelah sampai di Kaltim malah tidak jelas nasibnya karena pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai. 

"Kami juga sudah menyiapkan beberapa panti untuk menampung warga yang terlantar ini sambil berkomunikasi dengan daerah asal untuk proses pemulangannya," kata Agus. 

Terkait warga yang menerima bantuan sosial (Bansos) Dinsos juga sudah melakukan pendataan yang datanya diserahkan ke Kementerian Sosial untuk memvalidasi, terkadang hasil validasi berbeda dari jumlah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan. 

"Misalnya yang kami data 128 ribu tapi, dari hasil validasi Kementerian hanya hanya 68 ribu yang dapat bantuan, hal inilah yang sering terjadi masalah di lapangan, untuk itu pemprov Kaltim punya inisiatif menanggung yang tidak tercover tersebut untuk mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim," pungkasnya.