Bahas Pengendalian Inflasi, Pemkab Kukar Ikuti Rakor Kemendagri

KUTAI KARTANEGARA, IBUKOTAKINI.COM - Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara virtual mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor), guna membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri, diruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, pada Senin 6 November 2023.

Pada pertemuan Rakor tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Carnavian memimpin acara tersebut. Rakor ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Akhmad Taufik, Asisten I Kukar, memberikan informasi mengenai penghargaan yang diberikan oleh Mendagri dalam kesempatan tersebut. Dalam upaya pengendalian inflasi, Mendagri memberikan penghargaan berupa insentif fiskal, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai target pengendalian inflasi.

"Pemerintah Kabupaten Kukar telah menerima penghargaan insentif fiskal sebanyak tiga kali, dan kali ini menerima insentif fiskal sebesar Rp 11,6 miliar," ungkap Akhmad Taufik.

Penghargaan ini secara resmi diterima oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, sebagai pengakuan atas upaya yang telah dilakukan dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya. 

Ia menyatakan bahwa daerah memiliki komitmen yang sangat kuat, dalam upaya pengendalian inflasi.

“Tadi sudah kita saksikan bapak bupati menerima langsung dari Mendagri, itu bukti komitmen sangat tinggi dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.

BACA JUGA:

• Kecamatan Samboja Tengah Fokus Pengembangan Sektor Pertanian - ibukotakini.com
• Camat Muara Badak Harapkan Dukungan Pemkab di Sektor Kelautan dan Perikanan - ibukotakini.com

Lebih lanjut, Asisten I menjelaskan bahwa upaya pengendalian inflasi di Kukar melibatkan operasi pasar dan pengendalian angka stunting. Hasil dari usaha ini adalah bahwa tingkat inflasi saat ini berada di bawah tingkat nasional, yang menunjukkan kesuksesan dari upaya yang telah dilakukan.

Di akhir sesi, Akhmad Taufik berharap bahwa dengan besaran anggaran yang tersedia dan dengan izin untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), pengendalian inflasi di Kukar dapat dimaksimalkan.

“Kami berharap agar seluruh OPD bersama-sama mengawal program-program kegiatan yang sudah tersusun, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi ini,” imbuhnya.

Penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Kukar, yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (Adv)