Bakesbangpol Balikpapan Siapkan Forum Demokrasi Warga

IBUKOTAKINI.COM - Meskipun tahun politik masih jauh. Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat ruang dialog publik agar kota ini tetap kondusif di tahun politik dan warganya terbiasa berdiskusi secara jernih. 

Salah satunya melalui program baru bernama Forum Demokrasi Warga, yang disiapkan sebagai wadah untuk mencegah gesekan sosial, meredam hoaks, dan membangun budaya komunikasi yang sehat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Balikpapan, Sutadi, mengatakan forum ini lahir dari kebutuhan mendesak yauti untuk menjaga demokrasi tetap waras di tengah derasnya informasi yang tidak selalu benar.

“Ketika warga tidak terlibat, kebijakan bisa dianggap tidak sesuai kebutuhan dan memunculkan konflik. Karena itu, partisipasi rakyat adalah kunci agar pembangunan berjalan tanpa menimbulkan gesekan,” katanya saat dijumpai, Rabu 19 November 2025.

Ia menjelaskan, banyak dinamika sosial selama ini terjadi bukan sekadar akibat perbedaan pendapat, melainkan karena minimnya ruang dialog yang mempertemukan warga dan pemerintah dalam suasana setara. 

“Forum ini diharapkan menjadi ruang itu, menjadi wadah masyarakat bisa menyampaikan ide, kritik, maupun keluhan secara langsung tanpa harus melemparkannya ke media sosial,” ujarnya. 

BACA JUGA:

Pemkot Balikpapan Siap Uji Coba Perlinsos–IKD - ibukotakini.com

Menurut Sutadi, beberapa ketegangan terkait pembangunan di sejumlah wilayah sebelumnya dapat mereda setelah warga diajak berdialog. 

“Kritik itu penting, tapi harus disampaikan pada tempat yang tepat. Jika dilakukan secara emosional di media sosial, itu rawan menimbulkan salah tafsir,” tandasnya.

Sutadi melanjutkan, forum tersebut nantinya akan membahas isu-isu publik yang dekat dengan kehidupan warga, mulai dari lingkungan, layanan dasar, hingga kebijakan anggaran. 

"Format pertemuannya dibuat interaktif, dengan diskusi terbuka dan pemaparan kebijakan agar warga memahami latar belakang setiap keputusan pemerintah," jelasnya.

Selain menjadi ruang dialog, forum ini juga diproyeksikan sebagai sarana membangun literasi politik warga. 

Dengan partisipasi yang lebih sehat, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat tumbuh kembali di tengah polarisasi yang kerap menguat di tahun politik.

“Melalui pendekatan komunikasi yang inklusif, kami ingin setiap warga merasa punya ruang aman dan legal untuk menyampaikan pendapat,” kata Sutadi. ***