BAKTI Komdigi: Internet Perintis di Maratua Tetap Dibutuhkan

IBUKOTAKINI.COM - Kehadiran akses internet pemerintah di wilayah terluar seperti Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, masih memegang peran penting dalam memperluas konektivitas digital. 

Meski operator seluler swasta terus berkembang, pemerintah menegaskan layanan internet perintis tetap dibutuhkan untuk menjangkau kawasan yang belum layak secara bisnis.

Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fadhilah Mathar, mengatakan program penyediaan internet yang dijalankan pemerintah dirancang untuk mengisi kesenjangan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

BAKTI tidak membangun layanan internet di kawasan permukiman atau wilayah yang sudah dilayani operator komersial. Fokus pembangunan diarahkan ke fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Lokasi yang dibangun BAKTI adalah sekolah, puskesmas, kantor desa, pos TNI, UMKM, hingga rumah ibadah. Kami hadir di wilayah yang belum terjangkau secara optimal,” ujar Fadhilah saat kunjungan di Maratua pada 10-12 Juni 2026.

BACA JUGA:

Cerita SDN 001 di Pulau Maratua: Internet Bantu Belajar - ibukotakini.com

Fadhilah menilai kehadiran operator telekomunikasi swasta justru menjadi perkembangan positif bagi pemerataan akses digital nasional.

“Kalau semakin banyak operator swasta yang masuk, itu semakin bagus. Artinya masyarakat semakin mandiri dan tidak terus bergantung pada subsidi pemerintah,” katanya.

Ia menjelaskan, program internet perintis yang dibangun pemerintah berfungsi sebagai pemicu awal agar wilayah yang sebelumnya blank spot dapat mulai menikmati layanan digital dan menarik investasi sektor telekomunikasi.

Fadhilah mengungkapkan tingginya kebutuhan akses internet di seluruh Indonesia tercermin dari banyaknya usulan yang masuk ke BAKTI.

Saat ini terdapat sekitar 150 ribu usulan titik layanan internet dari berbagai daerah yang masih menunggu proses verifikasi dan penganggaran.

“Usulan yang masuk sangat banyak. Ada sekitar 150 ribu usulan dari seluruh Indonesia. Karena itu pembangunan dilakukan bertahap sesuai hasil survei kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap usulan harus melalui proses verifikasi untuk memastikan lokasi tersebut benar-benar membutuhkan layanan internet pemerintah.

Selain itu, keputusan pembangunan juga mempertimbangkan prioritas yang diajukan pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi.

Untuk memperluas jangkauan konektivitas nasional, BAKTI telah mengusulkan pembangunan sekitar 2.000 titik layanan internet baru di berbagai daerah.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat lengkap dengan kebutuhan anggaran, teknologi yang akan digunakan, serta lokasi prioritas pembangunan.

Namun, realisasi pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah terkait prioritas program dan alokasi anggaran pada tahun 2027 maupun 2028.

“Semua kebutuhan sudah kami sampaikan. Tinggal menunggu prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Termasuk yang 16 desa di Kaltim,” imbuh Fadhilah.

Di menyebut, di Pulau Maratua layanan internet yang dibangun pemerintah tidak hanya dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelayanan publik, tetapi juga mendukung komunikasi masyarakat di kawasan perbatasan.

“Karena berada di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan, keberadaan akses internet dinilai menjadi infrastruktur strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pelayanan publik, hingga keamanan nasional,” pungkasnya. ***