
Balikpapan Kembali Meraih WTP Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022
- IBUKOTAKINI.COM – Kota Balikpapan kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daer
Advertorial
SAMARINDA, IBUKOTAKINI.COM – Kota Balikpapan kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
WTP diterima langsung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono di Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda, Rabu (10/5/2023).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, mengatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim yang telah berkomitmen menjalankan amanat undang undang nomor 15 tahin 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/progres-dinilai-tak-sesuai-dprd-akan-panggil-kontraktor-pelaksana-proyek-sekolah-terpadu-di-balikpapan-regency
- https://ibukotakini.com/read/dprd-balikpapan-kritisi-proyek-nasional-pipa-pgn-di-jalan-soekarno-hatta
- https://ibukotakini.com/read/kunjungan-wisata-pantai-manggar-meningkat-anggota-dewan-sebut-perlu-penambahan-kantong-parkir
Di mana pada pasal 17 menyatakan bahwa BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD serta disampaikan kepada kepala daerah sesuai kewenangan selambat lambatnya 2 bulan setelah LKPD disampaikan BPK.
"Apresiasi yang setinggi-tingginya ditujukan kepada BPK dan Para Auditor yang secara Profesional yang tinggi, berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam menjalankan tahapan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPJ pada hari ini (10/5) merupakan catatan penting bagi kami, untuk mengelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," pungkasnya. ###