Balikpapan Terapkan Sistem Parkir Non-Tunai, Berikut Titiknya

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan mulai menguji coba sistem parkir non-tunai melalui pemasangan gerbang otomatis (parking gate in-out) di tiga fasilitas milik pemerintah kota.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Balikpapan menuju kota pintar (smart city) yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan lima unit parking gate akan dipasang pada tahap awal di Dome Balikpapan, Gedung Kesenian, dan Stadion Batakan.

Ia menjelaskan, ketiga lokasi tersebut dipilih karena telah memiliki kesiapan yang mumpuni baik dari sisi infrastruktur dan manajemen.

“Sistem ini akan mencatat seluruh kendaraan yang masuk dan keluar secara digital. Harapannya, transaksi parkir lebih transparan, akuntabel, dan nyaman bagi pengguna,” katanya, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Selain pemasangan parking gate, Dishub juga tengah mengkaji dua opsi pengelolaan parkir; dikelola langsung oleh UPTD Parkir dengan juru parkir binaan pemerintah, atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 

BACA JUGA:

Perda Industri 2024-2044 Resmi Berlaku, Balikpapan Atur Zonasi Sesuai RTRW - ibukotakini.com

“Keputusan akhir akan mempertimbangkan efektivitas pengawasan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Fadli menilai sistem parkir manual yang berlaku saat ini rawan kebocoran pendapatan. Digitalisasi diharapkan menjadi solusi sekaligus model pembenahan pengelolaan parkir kota.

Sebagai catatan, meski target tahunan pajak parkir Balikpapan mencapai Rp2 miliar, realisasi hingga pertengahan 2025 baru berkisar Rp300–400 juta. Penurunan ini terjadi sejak peralihan dari retribusi ke pajak parkir pada 2024.

“Potensi retribusi belum tergarap maksimal. Sistem baru ini kami harapkan bisa memulihkan pendapatan,” kata Fadli.

Ia menegaskan keberhasilan parkir digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga dukungan sumber daya manusia. Saat ini Dishub hanya memiliki 70 petugas, jauh dari kebutuhan ideal 257 personel untuk pengawasan lalu lintas dan parkir.

Dishub juga mengusulkan penambahan 11 pos pengawasan lalu lintas untuk memperkuat kontrol lapangan dan menekan praktik parkir liar.

“Sistem tidak bisa bekerja sendiri. SDM, koordinasi lintas instansi, dan dukungan infrastruktur tetap menjadi kunci keberhasilan,” pungkasnya. ***