Banyak Aduan, DPRD Balikpapan Berharap Direksi PDAM Baru Tingkatkan Layanan

IBUKOTAKINI.COM –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menerimanya pengaduan terkait kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manuntung (PDAM Balikpapan). 

Pengaduan yang sering disampaikan masyarakat di antaranya seringnya aliran mati, kualitas air yang buruk, serta perluasan cakupan.  

Terkait hal itu, DPRD Balikpapan akan meminta informasi kepada para pejabat Perumda Tirta Manuntung, atas upaya yang sudah dilakukan dalam menangani keluhan warga. 

“Masih banyak warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih, hingga seringnya mati air,” kata Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto.

Ia menambahkan, kurang maksimalnya pelayanan PDAM Balikpapan, menjadi salah satuan aduan yang paling banyak yang masuk ke gedung DPRD.

Suwanto berharap, nantinya akan ada perubahan direksi PDAM yang baru mampu menjalankan tugasnya yang dipercaya oleh Wali Kota Balikpapan. Sehingga permasalahan air bersih di Balikpapan bisa lebih maksimal.

“Sekarang di PDAM muncul permasalahan air mati, kerusakan PDAM, karena banyak pipa yang sudah berumur lebih hari 30 tahun harusnya PDAM sudah bisa ambil langkah untuk memperbaiki,” kata Suwanto belum lama ini.

Permasalahan air bersih menjadi dominan, akibat pelayanan yang kurang maksimal. Karena tidak adanya pipa induk, serta lamanya pemasangan baru karena alasan tertentu.

Menyangkut pemasangan sambungan baru air PDAM khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat sudah bertahun-tahun menunggu program ini, namun belum juga terealisasi hingga saat ini.

“Masalah MBR, sering kali alasannya karena air baku yang tidak ada. Harusnya PDAM cari solusinya. Jangan hanya mengatakan tidak ada air baku,” terangnya.

Perihal pemasangan MBR, untuk saat ini Sambungan Rumah (SR) yang merupakan sambungan pipa distribusi PDAM menuju meteran pipa rumah tangga mendapat pembiayaan dari bantuan pemerintah. Berbeda pada tahun lalu, warga yang mendapat MBR harus mengangsur.

“Jadi kami harapkan sesuai RPJMD Wali Kota Balikpapan 80 persen harus bisa terpenuhi, tapi sampai saat ini memang belum ada data berapa titik yang dikeluhkan warga,” tuturnya.

Ditanya terkait berapa jumlah data warga yang mengajukan MBR, Suwanto menjelaskan, selama ini pihak PDAM tidak pernah sama sekali memberikan data tersebut kepada DPRD Balikpapan

Karena itu DPRD akan kembali memanggil PDAM dan OPD terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga. ###