Bappeda dan Dinas PUPR Diminta Kawal APBN untuk Maloy

IBUKOTAKINI.COM – Suksesnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hanya akan terwujud apabila ada kerja sama antara Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), administrator, Dewan KEK dan dukungan kementerian/lembaga. 

Hal ini disampaikan Plt Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Elen Setiadi dalam Rakernas KEK di Jakarta, pada Jumat (23/12/2022). 

Disebutkannya, tahun ini pengembangan KEK di Indonesia, setidaknya memerlukan pembiayaan sebesar Rp50 triliun dengan proyeksi serapan tenaga kerja hingga 95.000 orang.

Besaran proyeksi itu nantinya akan ditransformasikan ke dalam rencana kerja, dan rencana kerja itu membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga.

"Dukungan itu ada yang sangat prioritas, prioritas dan bisa diwujudkan dalam jangka menengah," Elen Setiadi.

Ia mencontohkan, dukungan kementerian itu bidang infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Seperti untuk penyediaan fasilitas embung, pengolahan air dan aksesibilitas jalan menuju KEK.

Di Kementerian Perhubungan juga diharapkan segera menyelesaikan perizinan pelabuhan dan pengembangan pelabuhan multipurpose.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/beri-kado-natal-warga-lumbis-pasiangan-pln-tambah-jam-menyala
• https://ibukotakini.com/read/natal-2022-wali-kota-balikpapan-silaturahmi-ke-kediaman-kapolresta-dan-kepala-basarnas
• https://ibukotakini.com/read/pertamina-dan-bazma-gelar-khitan-500-anak-di-ppu-dan-balikpapan

Kementerian Kominfo bisa membantu pemerataan jaringan telekomunikasi 4G sehingga semua kawasan ekonomi di Indonesia, termasuk juga KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur.

"Kementerian Investasi bisa membantu promosi untuk KEK yang belum optimal. Kementerian Kesehatan bisa membantu pembangunan rumah sakit atau klinik di sekitar KEK," tambah Elen.

Dukungan Kementerian Keuangan antara lain diharapkan untuk membantu penyusunan dokumen ekspor. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk percepatan fasilitasi Perda insentif dan RDTR.

Sementara itu, Gubernur Kaltim H Isran Noor mengakui Infrastruktur di KEK MBTK masih belum memadai. Terutama untuk jalan masuk, listrik, air bersih dan telekomunikasi.

"Saya minta Bappeda dan Dinas PUPR terus ingatkan pusat untuk membangun infrastruktur Maloy dengan APBN. Apalagi Kaltim sudah jadi ibu kota negara. KEK MBTK ini akan sangat mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN)," tegas Gubernur.

Gubernur juga minta agar pemerintah pusat mempermudah proses dalam izin pelabuhan internasional Maloy menjadi pelabuhan multipurpose untuk lebih menarik minat para investor.

Sementara Sekda Sri Wahyuni selalu Sekretaris Dewan KEK MBTK berjanji akan melakukan pembenahan terutama pada aspek kelembagaan, salah satunya mengubah BUPP yang sebelumnya dalam bentuk PT MBTK menjadi BUMD yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai informasi, Maloy MBTK memiliki luas 557 hektare dan sudah dibebaskan seluas 509 hektare. Tanah itu merupakan milik Pemkab Kutai Timur.

Sementara Pemprov Kaltim sudah membangun beberapa jalan kawasan, SPAM menuju KEK MBTK, dan lain-lain.  ###