Baru 10 dari 68 SPPG Berjalan, DPR Minta Percepatan di Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM – Lambatnya realisasi pembangunan Satuan Pemenuhan Program Gizi menjadi perhatian Komisi IX DPR-RI. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja komisi tersebut ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 18 September 2025. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menyebutkan, dari total 68 target pembangunan, tercatat baru 10 yang terealisasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.

“Realisasi program ini baru 22 persen secara nasional, sementara di Balikpapan baru sekitar 10 dari 68. Artinya masih ada 58 yang belum berjalan. Padahal akhir tahun ini seluruh 82 juta penerima manfaat harus sudah terselesaikan,” terangnya di Auditorium Balaikota Balikpapan.

Menurutnya, percepatan sangat penting mengingat program SPPG merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dengan nilai anggaran mencapai Rp71 triliun. 

Namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari sistem yang belum optimal hingga keterbatasan jumlah verifikator.

“Kendalanya ada di sistem yang lambat dan jumlah tim verifikator yang sedikit. Kami meminta agar jumlah verifikator ditambah setidaknya 200 orang supaya proses percepatan bisa tercapai,” tegasnya.

BACA JUGA:

Balikpapan Fokus Bangun Dapur MBG, Jaga Kesehatan Anak Menuju Indonesia Emas - ibukotakini.com

Yahya mengatakan peran pemerintah daerah dalam mengawal proses di lapangan, agar hambatan teknis tidak membuat target nasional meleset.

“Kami akan terus mengawasi dan mendorong agar realisasi program ini bisa sesuai target Desember 2025,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, mengakui, bahwa perkembangan pembangunan SPPG di daerahnya masih jauh dari target. 

Dari 68 yang direncanakan, baru 10 yang berjalan, sedangkan 58 lainnya masih dalam tahap awal.

“Kembangannya sangat lambat, dari 68 baru 10, berarti masih ada 58 lagi yang belum terrealisasi. Statusnya masih persiapan. Karena itu, saya minta dibuat tim khusus untuk mempercepat prosesnya,” kata Bagus.

Ia menjelaskan, pembangunan SPPG melewati sejumlah tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahap persiapan, kemudian dilakukan survei dan verifikasi, barulah bisa masuk tahap pembangunan hingga operasional. 

“Tahapannya masih jauh. Oleh karena itu, kami minta dibuat tim khusus untuk memantau 53 yang belum berjalan itu, supaya bisa dipercepat,” ujarnya.

Bagus menilai hambatan utama terletak pada sistem yang lambat serta terbatasnya jumlah verifikator di lapangan. 

“Di sistem itu lambat, dan verifikatornya sedikit. Itu yang membuat proses tertunda. Kalau bisa Oktober sudah selesai proses verifikasi, karena pembangunan fisiknya rata-rata renovasi, bukan bangun baru, jadi sebulan selesai,” imbuhnya.

Dia menyebut, jika seluruh proses verifikasi rampung, percepatan pembangunan SPPG bisa segera dilakukan. 

“Kalau status sudah naik dari persiapan ke verifikasi, nanti cepat itu prosesnya,” tambahnya.

Terkait peran DPR, Bagus menyebut bahwa fungsi utama legislatif adalah pengawasan, bukan verifikasi. 

Namun, ia berharap dukungan DPR bisa membantu memperjuangkan penambahan tenaga verifikator dari pemerintah pusat. 

“Dari DPR bisa mengusulkan. Karena kekurangan tenaga, perlu ditambah sekitar 200 orang,” tandasnya.

Pemerintah Kota Balikpapan sendiri sudah membentuk Satgas SPPG dan berkoordinasi dengan BKKBN serta instansi terkait di tingkat pusat. 

Satgas ini berfungsi untuk mempercepat kekurangan proses yang masih tertahan, khususnya di tahap survei dan verifikasi.

Dengan langkah tersebut, Pemkot optimistis target percepatan pembangunan SPPG di Balikpapan bisa dikejar. 

“Kami akan terus mengawal dan berharap dukungan semua pihak agar target nasional ini bisa tercapai,” tutup Bagus. ***