Bayar Pajak Mudah dan Cepat, PAD Bisa Melesat
- Balikpapan Memperluas Digitalisasi Layanan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Daerah
Ekbis
IBUKOTAKINI.COM - Pernah bingung kenapa bayar pajak daerah masih ribet dan antre panjang? Atau heran kenapa bantuan sosial kadang nggak tepat sasaran? Nah, jawabannya bisa jadi karena sistemnya masih konvensional alias belum sepenuhnya digital.
Kabar baiknya, sekarang banyak pemerintah daerah—termasuk Balikpapan—mulai tancap gas menerapkan digitalisasi keuangan daerah. Ini bukan sekadar gaya-gayaan atau ikut tren teknologi, tapi langkah strategis yang terbukti efektif untuk dua hal penting: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki tata kelola keuangan.
Yap, benar banget. Dengan sistem digital, semua transaksi jadi lebih jelas dan terdata. Pajak dan retribusi bisa dipantau langsung, bahkan potensi-potensi yang dulu “tak terlihat” sekarang bisa digarap. Warga juga makin mudah bayar pajak lewat aplikasi atau mobil layanan pajak keliling. Nggak ada lagi alasan “lupa” atau “nggak sempat”.
Bukan cuma efisien, sistem digital juga meminimalkan kebocoran anggaran. Uang daerah yang masuk bisa tercatat rapi dan langsung masuk ke kas.
Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, usai memimpin High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu, 2 Juli 2025.
Pertemuan itu sekaligus meresmikan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D elektronik, mobil layanan pajak daerah, serta perluasan elektronifikasi/pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan Aplikasi Kontengen. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Play dan App Store.
BACA JUGA:
Permudah Masyarakat Balikpapan, BPPDRD Luncurkan Aplikasi Kontengan
“Ini artinya, pencairan dana daerah bisa dilakukan lebih cepat dan transparan. Nggak ada lagi proses manual yang bikin lama, rawan human error, atau bahkan penyelewengan,” kata Bagus. Ia menambahkan, digitalisasi transaksi keuangan daerah harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar transformasi teknologi.
“Ini bukan hanya mengganti sistem manual ke digital, tapi strategi pembangunan,” tegasnya di acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) itu.
Wakil Wali Kota menekankan penggunaan sistem elektronik di sektor pajak dan retribusi membuat objek pajak bisa teridentifikasi lebih baik, potensi kebocoran dana bisa ditekan, dan proses pelaporan menjadi lebih akurat.
“Sehingga dengan sistem keuangan yang terdigitalisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menjaga transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah secara signifikan,” imbuhnya.
Selain itu, kecepatan dalam pengelolaan keuangan memungkinkan pembangunan berjalan lebih lancar. Program-program sosial, bantuan UMKM, hingga proyek infrastruktur tidak lagi tersendat karena persoalan administratif atau keterlambatan pencairan dana.
“Sistem digital bikin semua laporan keuangan bisa diaudit real-time,” katanya. Bahkan prinsip 6T; Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi,—bisa diterapkan.
“Pemerintah makin profesional, dan masyarakat makin percaya,” kata dia.
BACA JUGA:
Pemprov Kaltim Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Percepat Tata Kelola Keuangan
Meski manfaatnya besar, wakil wali kota mengakui digitalisasi keuangan daerah juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintahan yang masih belum merata.
“Selain itu, akses infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah juga masih menjadi kendala teknis,” jelasnya.
Untuk itu, Bagus Susetyo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyampaikan bahwa ada empat hal penting yang harus diperkuat.
“Yang pertama tentu komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan karena tanpa sinergi lintas sektor, akselerasi digitalisasi akan berjalan lambat,” kata Bagus diwawancarai terpisah.
Selain itu juga diperlukan penyusunan regulasi yang adaptif dan tegas, khususnya dalam transaksi pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah, maupun transaksi belanja seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Pemerintah harus terus mendorong inovasi sistem pajak dan retribusi agar perangkat daerah dan anggota satgas TP2DD menciptakan terobosan yang memudahkan masyarakat membayar dan memantau kewajibannya.
“Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga hal penting untuk mempercepat laju transformasi digital yang inklusif,” pungkasnya.
Kunci Capai Indonesia Emas 2045
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan, percepatan digitalisasi di tingkat daerah menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Pemerintah pusat telah menegaskan bahwa digitalisasi daerah merupakan pilar utama dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Robi dalam pernyataan resmi.
P2DD merupakan program prioritas nasional yang diusung Presiden RI ke-8 sebagai bagian dari misi Asta Cita. Salah satu tujuannya adalah membentuk birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah yang optimal.
“Dalam konteks ini, TP2DD berperan sebagai motor utama dalam mempercepat digitalisasi di daerah, termasuk di Kota Balikpapan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Robi memaparkan bahwa ekosistem digital di Balikpapan menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Ia merujuk pada data terkini dari Bank Indonesia yang mencatat peningkatan signifikan jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Timur. Hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 812.502 pengguna QRIS, naik sebesar 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BACA JUGA:
Di Balikpapan, volume transaksi QRIS pada Mei 2025 mencapai 4,5 juta transaksi. Jumlah ini mengalami lonjakan sebesar 128,88 persen secara tahunan. “Pertumbuhan ini menandakan ekosistem digital di Balikpapan semakin kuat. Ini menjadi modal penting untuk mendorong elektronifikasi transaksi pemda dan memperluas inklusi ekonomi digital,” ungkapnya.
Robi juga menyoroti pentingnya kesiapan ekosistem digital dalam mendukung keberhasilan digitalisasi keuangan daerah. Ia menyebut bahwa perluasan kanal dan layanan digital kepada masyarakat merupakan langkah krusial untuk meningkatkan akseptasi serta literasi digital publik.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengarahkan arah digitalisasi. “Pemerintah daerah perlu membangun roadmap, menyediakan data, menyusun regulasi, serta memperkuat kapasitas internal untuk mendukung transformasi ini,” kata Robi.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan adalah kunci. Ia menilai bahwa bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) harus berperan aktif dalam menyediakan kanal pembayaran dan memastikan integrasi sistem keuangan daerah.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan sosialisasi yang cukup agar terbiasa menggunakan metode pembayaran non tunai.
“Keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada penguatan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi keuangan daerah yang andal dan merata,” tegasnya.
BACA JUGA:
Berkomitmen Memperkuat Perbankan Tanah Air, Bank Mandiri Bersinergi dengan BPD
Dari pertemuan HLM TP2DD tersebut, Robi merangkum sejumlah rekomendasi penting. Ia menyebut perlunya percepatan digitalisasi baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Ia mendorong adanya komitmen kuat dari perangkat daerah untuk memperluas elektronifikasi pajak dan retribusi, serta menyarankan agar pilot project retribusi digital segera dimulai, khususnya di sektor pasar dan parkir.
Robi juga mengingatkan pentingnya optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja pemerintah daerah yang harus diikuti dengan perencanaan dan evaluasi berkala.
Dalam hal penguatan ekosistem transaksi digital, menurutnya, edukasi kepada masyarakat dan sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan pihak terkait harus terus diperkuat.
Ia menekankan bahwa branding dan sosialisasi P2DD juga perlu ditingkatkan. “Kita bisa manfaatkan event-event publik dengan menghadirkan gerai pajak, serta mengoptimalkan media sosial pemerintah untuk menyebarluaskan informasi digitalisasi,” ujarnya.
Untuk menjamin keberlanjutan digitalisasi, Robi mengusulkan dilaksanakannya koordinasi rutin lintas OPD guna memantau progres dan memastikan program berjalan sesuai rencana. ***