BBM Subsidi Tak Boleh Salah Sasaran, Pemkot Balikpapan Bentuk Satgas

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pembentukan satgas untuk memastikan penyaluran Pertalite dan Solar subsidi berjalan tepat sasaran.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyatakan bahwa pembentukan satgas pengawasan BBM subsidi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusi energi bersubsidi di Kota Balikpapan.

Keberadaan satgas juga menjadi respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran BBM subsidi agar benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

“Kita akan bentuk satgas untuk pendistribusian BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran. Ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai elemen, termasuk adik-adik mahasiswa. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa BBM subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya sesuai peruntukannya,” kata Rahmad dalam audiensi dengan mahasiswa di Auditorium Balaikota Balikpapan pada Kamis (18/6/2026).

BACA JUGA:

Ini Data yang Bakal Ditanyakan dalam Sensus 2026 - ibukotakini.com

Rahmad mengatakan, Pemkot Balikpapan siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat BBM subsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat serta sektor-sektor yang membutuhkan dukungan energi dengan harga terjangkau.

Menanggapi masukan masyarakat terkait terbatasnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual Pertalite di Balikpapan, Rahmad menjelaskan bahwa kebijakan distribusi BBM subsidi berada di bawah kewenangan Pertamina sebagai operator.

Menurut dia, penentuan lokasi SPBU penyalur BBM subsidi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan tata kelola kota.

“Pertamina memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan SPBU yang menyalurkan BBM subsidi. Jika seluruh SPBU di kawasan perkotaan menjual BBM subsidi, dikhawatirkan akan menimbulkan antrean panjang yang berdampak pada kemacetan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:

Tak Harus Ber-KTP Balikpapan, Semua Penduduk Akan Masuk Sensus Ekonomi - ibukotakini.com

Ia menambahkan, distribusi BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga harus memperhatikan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

“Beberapa tahun lalu Kota Balikpapan pernah menghadapi persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU akibat tingginya permintaan dan keterbatasan kuota BBM subsidi,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata dia, sempat memicu kemacetan di sejumlah titik dan berdampak terhadap produktivitas masyarakat serta aktivitas ekonomi kota.

Karena itu, pemerintah daerah menilai pengaturan distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Meski demikian, Pemkot Balikpapan membuka peluang untuk melakukan evaluasi bersama Pertamina apabila di kemudian hari diperlukan penambahan SPBU penyalur Pertalite maupun Solar subsidi.

BACA JUGA:

Kaltim Daerah Pertama Penyelenggaraan Festival UMKM Tahun 2026 - ibukotakini.com

“Kita akan melihat dan mengkaji kembali apabila memang diperlukan penyesuaian. Yang terpenting adalah bagaimana distribusi BBM subsidi tetap berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” tegas Rahmad.

Melalui pembentukan satgas pengawasan BBM subsidi, pihaknya berharap proses distribusi Pertalite dan Solar subsidi dapat berlangsung lebih terkontrol, transparan, dan tepat sasaran.

“Melalui satgas diharapkan mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi di Kota Balikpapan,” tukasnya.  

Audiensi dengan mahasiswa ini dihadiri Kapolres Balikpapan, Pertamina, dan sejumlah stakeholder serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. ***