Bedah Kasus Kartel, KPPU Kanwil V Edukasi Mahasiswa FH Unmul

IBUKOTAKINI.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) V terus memperluas literasi hukum persaingan usaha di lingkungan perguruan tinggi. 

Kali ini, KPPU Kanwil V berkolaborasi dengan Pusat Studi Hukum Bisnis dan Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul), menggelar kuliah tamu di Samarinda, Jumat (13/11/2026).

Agenda akademik ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai implementasi hukum persaingan usaha, mekanisme penegakan regulasi, hingga tantangan pengawasan di tengah pesatnya transformasi ekonomi nasional dan sektor digital.

Kepala Kanwil V KPPU, F.Y. Andriyanto, menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berakar pada persoalan klasik struktur ekonomi Indonesia. 

Mulai dari pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok, tingginya hambatan masuk pasar (barrier to entry), hingga terbatasnya ruang partisipasi masyarakat.

"Kondisi tersebut menuntut adanya payung hukum yang menjamin kesempatan berusaha secara adil dan menciptakan iklim persaingan yang setara bagi seluruh pelaku usaha," ungkap Andriyanto dalam paparannya.

Dalam sesi materi, Andriyanto membedah substansi krusial UU Nomor 5 Tahun 1999. Pembahasan mencakup klasifikasi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, serta kewenangan KPPU. 

BACA JUGA:

KPPU dan Pemprov Kaltara Perketat Pengawasan Kemitraan Sawit-Plasma

Ia juga memaparkan dua pendekatan utama dalam menilai pelanggaran bisnis, yakni per se illegal (perbuatan yang otomatis dianggap melanggar tanpa perlu pembuktian dampak) dan rule of reason (menilai dampak perbuatan terhadap persaingan pasar).

Dari sisi hukum acara, mahasiswa diajak memahami alur penanganan perkara berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Prosesnya berjalan berjenjang mulai dari penyelidikan awal, penyelidikan, pemeriksaan di sidang Majelis Komisi, pembuktian, hingga pembacaan putusan.

Andriyanto turut menyoroti pembaruan hukum pasca-berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021. 

Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini adalah peralihan mekanisme pengajuan keberatan atas putusan KPPU yang kini diajukan melalui Pengadilan Niaga, serta penyesuaian skema sanksi administratif bagi pelanggar.

Memasuki studi kasus, Andriyanto memberi perhatian khusus pada praktik persekongkolan tender yang mendominasi perkara di KPPU. 

Praktik curang ini umumnya melibatkan kolusi antarperserta tender, penyelenggara lelang, maupun kombinasi keduanya melalui modus penawaran pendamping (cover bidding), pengaturan harga, rotasi pemenang, hingga pembagian wilayah proyek.

"Persekongkolan tender tidak hanya merusak kompetisi yang sehat, tetapi juga membuat harga pengadaan melambung, menurunkan kualitas barang dan jasa, serta menutup peluang penyedia kompeten lainnya," tegasnya.

BACA JUGA:

KPPU dan DPMPTSP Kaltim Tingkatkan Pengawasan Kemitraan Usaha Besar-UMKM

Selain tender, ia mengulas bahaya kartel koordinasi antarpesaing untuk mengendalikan harga dan pasokan dengan merujuk pada Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 terkait kartel ban kendaraan bermotor roda empat. 

Kasus ini menjadi preseden penting tentang bagaimana kesepakatan harga antarpemain industri langsung merugikan konsumen dan menghambat efisiensi pasar.

Merespons dinamika era digital, KPPU juga membedah tantangan pengawasan platform raksasa melalui Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 terkait kebijakan Google Play Billing yang diputus pada 21 Januari 2025 lalu.

Dalam perkara tersebut, KPPU menyatakan Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 akibat mewajibkan pengembang aplikasi memakai sistem pembayaran internal Google untuk transaksi dalam aplikasi (in-app purchase). 

Atas pelanggaran monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan itu, Google dijatuhi denda administratif sebesar Rp202,5 miliar serta diperintahkan membuka opsi User Choice Billing.

"Perkara ini menegaskan bahwa pengawasan KPPU juga menjangkau perilaku perusahaan platform digital yang memiliki kekuatan pasar dominan agar tidak membatasi pilihan konsumen maupun pelaku usaha lain," pungkas Andriyanto. ***