Begini Tanggapan Akmal Malik Soal Protes Supir Angkot Balikpapan terkait Operasional Bacitra

BALIKPAPAN – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, memberikan tanggapan terkait aksi protes yang dilakukan oleh supir Angkutan Kota (Angkot) di Balikpapan. Para supir Angkot tersebut memprotes operasional Bus Balikpapan Trans City (Bacitra) yang dianggap mengurangi pendapatan mereka.

Dalam pernyataannya, Akmal Malik menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam penerapan kebijakan publik. Di mana pembuat kebijakan harus mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut dan melakukan pertemuan untuk menyampaikan kelebihan serta kekurangan kebijakan yang akan diterapkan. 

"Saya menyarankan kepada pemerintah kota Balikpapan untuk bertemu kembali dengan semua pihak, untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak ada yang dirugikan. Kalaupun ada yang dirugikan, apa kompensasinya. Contoh, supir angkot disuruh membawa bus, sebagai salah satu bentuk kompensasi," ujar Akmal usai membuka Pameran UMKM BUMN di Balikpapan, baru-baru ini. 

Lebih lanjut, Akmal menuturkan bahwa aspek sosial adalah tantangan terbesar dalam menetapkan sebuah kebijakan. Aspek sosial ini, menurutnya, harus dibenahi terlebih dahulu. 

"Kalau merubah bus itu anggap, ada uang bisa beli, tetapi dampak sosial itu harus dipikirkan," katanya.

BACA JUGA:

• Bacitra Tuai Protes, DPRD Balikpapan Usul Dialog Antara Pemerintah dan Sopir Angkot - ibukotakini.com
• Pendapatan Menurun, Sopir Angkot Balikpapan Unjuk Rasa Tolak Bacitra - ibukotakini.com
• Besok Rabu, Bus Balikpapan City Trans Tidak Beroperasi - ibukotakini.com

Akmal juga mencontohkan kebijakan transformasi angkutan umum di DKI Jakarta sebagai pelajaran berharga. Transformasi tersebut dilakukan dengan komunikasi yang baik bersama supir angkot sehingga solusi yang adil dan efektif dapat dicapai. 

"Selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan. Kuncinya komunikasi," tambahnya.

Meskipun mendukung kebijakan positif dari pemerintah kota Balikpapan, Akmal menggarisbawahi pentingnya untuk melakukan tabayun atau klarifikasi bersama pihak-pihak yang terdampak. Hal ini, menurutnya, akan meminimalisir permasalahan yang timbul akibat kebijakan tersebut.

"Kalau begini kan artinya ada pihak yang belum diajak berbicara. Saran saya ajak berbicara dulu. Kalau menggangu piring nasi orang, sehingga pendapatan berkurang, apa kompensasinya," tegasnya. ***