Berlaku Januari 2024, Pemerintah Beri Insentif Pembelian Rumah di Bawah Rp2 Miliar

JAKARTA, IBUKOTAKINI.COM - Pemberian insentif untuk pembelian rumah dibawah Rp2 milyar. Insentif yang diberikan pemerintah cukup bayar PPN 50 persen. Pemberian insentif Ini berlaku dari Januari 2024 hingga Juni 2024. Tak hanya itu pemerintah juga akan membantu biaya administratif pembelian rumah sebesar Rp4 juta hingga 2024.

Langkah-langkah ini diambil dengan harapan dapat mengatasi permasalahan backlog perumahan yang tengah dihadapi Indonesia.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan backlog perumahan rakyat masih sebesar 12,1 juta.

Definisi Backlog

Dikutip dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

Dengan kata lain, backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani.

Faktor yang Menyebabkan Backlog Perumahan 
Masih dari sumber yang sama, disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi angka backlog perumahan diantaranya adalah jumlah rumah tangga yang mencerminkan jumlah kebutuhan rumah oleh rakyat dan jumlah rumah yang dapat disediakan atau dibangun.

BACA JUGA:

• Wali Kota Balikpapan: ALKI II Akan Jadi Magnet Bagi IKN - ibukotakini.com
• Siap Siaga, Kilang Pertamina Unit Balikpapan Gelar Major Emergency Drill Level 2 - ibukotakini.com
• AHM Beri Garansi Rangka 5 Tahun Semua Tipe Sepeda Motor Honda - ibukotakini.com

Jumlah rumah tangga setiap tahun akan mengalami pertumbuhan, dengan data yang tersedia pertumbuhan rumah tangga dapat diproyeksikan untuk beberapa tahun ke depan.

Sedangkan jumlah rumah yang tersedia sangat dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan, yang sangat menentukan seberapa banyak rumah yang dapat dibangun baik oleh pemerintah maupun pengembang.

Apabila intervensi pemerintah melalui kebijakan bidang perumahan maupun langsung membangun rumah tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga, maka angka backlog perumahan semakin bertambah setiap tahunnya.

Metode Perhitungan Backlog Perumahan 
Dalam menentukan acuan jumlah backlog perumahan, terdapat perbedaan sudut pandang (perspektif) terhadap backlog atau kekurangan rumah antara perspektif Kementerian PUPR dengan perspektif Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam perspektif Kementerian PUPR, backlog rumah dihitung berdasarkan rumah yang tidak layak huni. Sepanjang sudah tinggal di hunian yang layak, maka tidak terhitung sebagai angka backlog perumahan.

Sedangkan dalam perspektif BPS, backlog rumah dihitung atas rumah milik. Sehingga orang (rumah tangga) tinggal di rumah yang layak huni, tapi sewa, tetap dianggap backlog perumahan.

Dengan adanya perbedaan perspektif backlog perumahan, terdapat 2 metode perhitungan backlog perumahan, yaitu:

Perspektif Menghuni

Backlog= Jumlah Rumah Tangga - Jumlah Total Rumah (Rumah Milik & Rumah Kontrak/Sewa)

Perspektif Memiliki

Backlog= Jumlah Rumah Tangga - Jumlah Rumah Milik

Kebutuhan Rumah Total= Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Penduduk + Backlog