BKPM meresmikan Desk Investasi Kalimantan Timur di Balikpapan untuk mempercepat realisasi investasi, mengatasi hambatan perizinan, dan mendampingi investor.
Balikpapan

BKPM Resmikan Desk Investasi Kaltim di Balikpapan

  • Perizinan dan Hambatan Investor Jadi Fokus
Balikpapan
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

IBUKOTAKINI.COM – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan Desk Investasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (17/11/2026)

Pembentukan layanan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi investor di daerah.

Peresmian dilakukan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Edy Junaedi Harahap. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kepala daerah se-Kalimantan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan pengawalan investasi di daerah.

Kehadiran Desk Investasi diharapkan menjadi ruang koordinasi terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga teknis, pengelola kawasan industri, serta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

BACA JUGA:

“Melalui layanan ini, pemerintah tidak hanya berupaya menarik minat investor. Desk Investasi juga akan mengawal proyek yang sudah memasuki tahap persiapan maupun pengembangan agar segera terealisasi menjadi kegiatan penanaman modal,” kata Edy Junaedi.

Salah satu fokus utamanya adalah melakukan debottlenecking atau penyelesaian hambatan investasi. Persoalan seperti perizinan yang berbelit, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga kendala pembebasan lahan menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditangani.

Dengan koordinasi lintas sektor, penyelesaian persoalan investasi diharapkan berlangsung lebih cepat dan terarah.

Selain itu, Desk Investasi menjalankan fungsi pendampingan atau pendekatan jemput bola. Pemerintah akan lebih aktif mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha dan membantu mencarikan solusi agar proyek tidak berhenti pada tahap perencanaan.

BACA JUGA:

Desk Investasi juga memiliki fungsi pengawasan dan penertiban. Pemerintah berupaya memastikan kegiatan penanaman modal berjalan sesuai ketentuan perizinan, sekaligus menjaga iklim investasi yang transparan, sehat, dan berkelanjutan.

“Pembentukan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan realisasi investasi, termasuk proyek-proyek strategis bernilai besar,” jelasnya.

Bagi Kalimantan Timur, keberadaan Desk Investasi diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal berbagai peluang penanaman modal. Koordinasi yang lebih terpadu diharapkan dapat membantu investor menghadapi persoalan administratif maupun teknis di lapangan.

Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya tercatat dalam komitmen atau rencana usaha, tetapi dapat berlanjut menjadi kegiatan ekonomi nyata yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.***