Budiono Nilai Pemotongan TKD Ancam Pembangunan
- Pemotongan yang mencapai lebih dari Rp1,5 triliun membuat postur APBD Balikpapan menyusut signifikan
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono turut angkat bicara menyangkut kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD).
Polisiti partai PDIP perjuangan ini menilai kebijakan itu dapat mengganggu stabilitas fiskal dan memperlambat laju pembangunan di Balikpapan.
Menurutnya, pemotongan yang mencapai lebih dari Rp1,5 triliun membuat postur APBD Balikpapan menyusut signifikan.
"Dari semula Rp4,5 triliun, sekarang sekitar Rp3,3 triliun," sebutnya, Kamis 9 Oktober 2025.
Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah, karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/pasar-induk-balikpapan-siap-dibangun-tahapan-kajian-hampir-rampung
“Dengan sisa ruang fiskal yang begitu kecil, sulit berharap pembangunan bisa berjalan optimal,” tegas Budiono.
Ia menyebut, dampak paling terasa akan muncul pada proyek-proyek strategis kota seperti pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur, normalisasi DAS Ampal, bendali Kampung Timur, hingga pengembangan SPAM air bersih.
“Kalau anggaran pembangunan tinggal puluhan miliar, jangankan proyek besar, perbaikan infrastruktur kecil pun bisa tersendat,” ujarnya.
Budiono mengungkapkan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dua kali melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Akan tetapi, saat kunjungan terakhir, kebijakan pemangkasan TKD sudah disepakati antara DPR RI dan pemerintah pusat.
BACA JUGA:
“Keputusan sudah final. Artinya, ruang negosiasi semakin sempit,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengembalikan pola sentralisasi keuangan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah.
Menurutnya, bila semua diatur dari pusat, daerah akan kehilangan kemandirian untuk mengelola urusannya sendiri.
"Ini jadi langkah mundur dalam sistem desentralisasi,” ucapnya.
Budiono juga mengingatkan, jika pemotongan terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah, akan muncul ketimpangan dan gejolak di banyak wilayah.
“Daerah butuh kepercayaan dan kewenangan, bukan pengetatan fiskal yang justru mematikan semangat pembangunan,” pungkasnya. ***