Bukan Penjara, Pelaku Pidana Ringan di Kutim Bisa Jalani Hukuman di Bengkel
- Dinas Sosial Kutim Siapkan Lokasi dan Pengawasan
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai menyiapkan fasilitas pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Bengkel, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga sejumlah fasilitas milik organisasi perangkat daerah (OPD) berpeluang menjadi lokasi bagi terpidana menjalani hukuman.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur Tutuko Wahyu Minulyo di Ruang Kerja Bupati, Selasa (10/11/2026).
Melalui kerja sama ini, Pemkab Kutim akan menyediakan tempat sekaligus memfasilitasi pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai putusan pengadilan dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tutuko Wahyu Minulyo mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya lokasi bagi terpidana yang dijatuhi hukuman kerja sosial.
BACA JUGA:
"Jadi, kami bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Pemda menyediakan tempat untuk pelaksanaan putusan pengadilan terkait pidana kerja sosial," ujarnya seusai penandatanganan kerja sama.
Dinas Sosial Kutim Siapkan Lokasi dan Pengawasan
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur menyatakan kesiapannya untuk menyediakan fasilitas sekaligus mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito menjelaskan, pihaknya akan membantu mencarikan tempat kerja yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dapat dilakukan terpidana.
Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan terpidana benar-benar hadir dan menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan.
"Kami dari Dinas Sosial pada prinsipnya siap. Nantinya kami memfasilitasi sarana bagi mereka yang mendapatkan hukuman pidana kerja sosial, sekaligus mengawasi apakah yang bersangkutan benar-benar hadir dan melaksanakan pekerjaan di tempat yang telah disiapkan," jelas Ernata.
BACA JUGA:
Ia mencontohkan, bengkel dapat menjadi salah satu alternatif lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Dinas Sosial akan mencarikan fasilitas yang sesuai, kemudian memantau pelaksanaan pekerjaan, termasuk memastikan durasi jam kerja memenuhi aturan.
"Misalnya di bengkel, kami carikan fasilitas bengkel yang bisa menjadi tempat pelaksanaan. Setelah itu, kami awasi jumlah jam kerjanya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.
Lima Perangkat Daerah Disiapkan Terlibat
Sementara itu, Plt Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tri Anggara Murti menjelaskan, PKS antara Pemkab Kutim dan Kejari tersebut masih bersifat umum.
Kesepakatan itu menjadi landasan awal sebelum ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis bersama sejumlah perangkat daerah yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.
BACA JUGA:
Beberapa instansi yang disiapkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.
"PKS ini merupakan langkah awal antara Kejari dan Pemda. Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui PKS dengan beberapa PD, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan. Jadi, pengaturan teknis mengenai penempatan dan pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut," terangnya.
Menurut Tri Anggara, skema pidana kerja sosial tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan putusan pengadilan. Terpidana juga berkesempatan mengikuti kegiatan produktif dan pemberdayaan melalui pekerjaan yang diberikan.
Selain menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, kebijakan tersebut diharapkan menghadirkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis. Dengan demikian, hukuman yang dijalani terpidana juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***