
Bupati Mudyat Noor Kawal Pemenuhan Hak Anak Terlantar PPU
- Bupati PPU Mudyat Noor teken kesepakatan bersama Pemprov Kaltim dan Kejati untuk perkuat perlindunga hak dasar anak terlantar
Penajam
IBUKOTAKINI.COM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten PPU dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penguatan perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim termasuk Pemkab PPU serta Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim dan jajaran Kejaksaan Negeri di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Mudyat Noor menekankan bahwa persoalan anak terlantar tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, diperlukan kerja sama lintas sektoral yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari akurasi pendataan hingga pemenuhan hak dasar.
"Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum," ucap Mudyat Noor usai acara penandatanganan.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait di lingkungan Pemkab PPU untuk bergerak terpadu agar intervensi di lapangan berjalan efektif.
Dalam forum yang sama, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa kualitas peradaban sebuah daerah diukur dari kehadiran negara dalam merawat kelompok paling rentan, terutama anak-anak.
BACA JUGA:
Rudy meminta agar nota kesepahaman strategis ini segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, bukan sekadar seremoni di atas kertas.
"Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi, tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita," tegas Rudy.
Selain menggerakkan anggaran pemerintah, Rudy juga mendorong pelibatan aktif sektor swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menopang program beasiswa, fasilitas kesehatan, hingga jaminan sosial anak terlantar.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Chatarina Muliana, menyoroti hambatan krusial yang kerap membuat anak terlantar kehilangan akses layanan publik, yakni ketiadaan identitas hukum akibat proses penetapan wali yang berlarut-larut.
Melalui Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan menyatakan kesiapannya mendampingi pemerintah daerah untuk mempercepat proses hukum perwalian anak.
"Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah untuk mempercepat proses perwalian, sehingga anak-anak dapat memperoleh dokumen kependudukan dan mengakses berbagai layanan publik," jelas Chatarina.
Melalui kolaborasi tiga pilar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha Pemkab PPU menargetkan penanganan anak terlantar di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut dapat berjalan lebih terukur demi mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Adv-Diskominfo PPU)
