
Cegah Harga Melonjak, Pemkab PPU Gelar Operasi Pasar di Empat Titik
- Antisipasi lonjakan harga jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemkab PPU menyiapkan operasi pasar bahan pokok dan LPG 3 kg
Penajam
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) bersiap mengantisipasi potensi lonjakan harga dan permintaan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag), Pemkab PPU menjadwalkan gelaran operasi pasar di empat titik pada Desember 2026 mendatang.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag PPU, Marliana, menuturkan bahwa intervensi pasar ini dirancang untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah tren kenaikan konsumsi warga.
"Menjelang Desember kita akan melaksanakan operasi pasar di empat titik. Ini untuk mengantisipasi kesiapan kita menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru," ungkap Marliana, Kamis (19/11/2026).
Agar distribusi lebih merata dan stok terjamin aman, Dinas KUKM Perindag PPU tidak bergerak sendiri. Pelaksanaan operasi pasar nanti akan menggandeng berbagai mitra strategis di daerah.
Adapun cakupan program serta kolaborasi yang disiapkan dalam operasi pasar. Di antaranya, keterlibatan lintas pelaku usaha dengan menggandeng asosiasi perdagangan pasar, mitra ritel atau toko modern, hingga pelaku usaha lokal untuk memperkuat pasokan barang.
BACA JUGA:
Insentif Kader Posyandu Desa di PPU Diusulkan Naik Menjadi Rp400 Ribu
Operasi Pasar LPG Bersubsidi. Selain sembako, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyaluran gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram guna mencegah kelangkaan di tingkat konsumen.
Marliana menegaskan, rangkaian langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan rantai pasok barang kebutuhan pokok sepanjang periode Nataru.
Di samping menggelar operasi pasar di empat titik tersebut, Pemkab PPU juga akan terus melakukan pemantauan fluktuasi harga komoditas secara berkala di pasar-pasar tradisional.
Langkah pengawasan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil kebijakan lanjutan apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar menjelang pergantian tahun. ***
