Cegah Temuan Anggaran, Sekda PPU Tohar Minta Pengadaan Desa Tertib

IBUKOTAKINI.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah desa di wilayahnya terkait tata kelola keuangan. 

Ia menegaskan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa wajib berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan Tohar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang digelar di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan strategis ini diikuti oleh 88 peserta yang merupakan ujung tombak pengelolaan anggaran desa dari empat kecamatan di Kabupaten PPU. 

Mereka terdiri atas para kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), hingga kepala seksi (kasi) yang membidangi pengadaan barang dan jasa.

Dalam arahannya, Tohar menilai kebiasaan keliru yang rawan memicu temuan administratif maupun hukum. 

“Seluruh kebutuhan pengadaan barang dan jasa tidak boleh dieksekusi tanpa perencanaan matang yang sudah terkunci dalam dokumen anggaran resmi,” ucapnya.

BACA JUGA:

Tekan Inflasi, Pemkab PPU dan BI Amankan Pasokan Pangan lewat Kerja Sama - ibukotakini.com

Untuk itu, pihaknya mengingatkan aparatur desa dilarang keras melakukan pembelian atau eksekusi kegiatan terlebih dahulu, lalu baru mengutak-atik penyesuaian anggaran di belakang.

“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegas Tohar di hadapan puluhan perangkat desa.

Lebih lanjut, Tohar menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen vital dalam menggerakkan roda pembangunan desa. Oleh karena itu, setiap langkahnya harus selaras dengan dokumen perencanaan yang berlaku secara berjenjang.

Proses tersebut wajib dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), diturunkan ke Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga dikunci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Dengan pemahaman teknis yang mumpuni melalui bimtek ini, Pemkab PPU menargetkan seluruh aparatur desa mampu menjalankan setiap tahapan pengadaan secara tertib administrasi, tepat prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo PPU)