
Daerah Pedalaman Kabupaten Kutim Butuh Perhatian
- KUTAI TIMUR - Beberapa wilayah Kutim belum mendapatkan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih dan listrik.
Kabar Ibu Kota

KUTAI TIMUR, IBUKOTAKINI.COM – Pembangunan infrastruktur dasar bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Timur.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas mengatakan beberapa wilayah Kutim belum mendapatkan infrastruktur dasar. Seperti masalah kelangkaan air bersih, keterbatasan listrik, akses jalan, serta akses telekomunikasi.
Politisi Partai Golkar itu menyebut masyarakat di daerah seperti Sandaran, Tanjung Mangkalihat, dan Busang belum menikmati akses lampu, air bersih, dan sinyal telekomunikasi yang memadai.
Sayid Anjas menekankan urgensi distribusi air bersih di Kaliorang, Kaubun, dan Karangan yang masih belum optimal. Ia memandang pentingnya membantu masyarakat pedesaan yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar, terutama air bersih.
"Masyarakat di sana paling kasihan, apalagi itu kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk dibantu," ungkap Sayid Anjas, baru-baru ini.
BACA JUGA:
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Sayid Anjas mengungkapkan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Pemerintah akan membangun jalur distribusi pipa air bersih pada tahun 2024. Namun, ia menyoroti progres yang perlu diperhatikan di daerah seperti Telen dan Sandaran.
Selain itu, akses listrik juga menjadi perhatian Sayid Anjas. Ia menekankan perlunya upaya untuk memperluas cakupan listrik ke pedalaman, terutama melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya.
Dalam mencermati kendala akses sinyal, Sayid Anjas menyebut bahwa hal ini menghambat program-program seperti beasiswa bagi masyarakat. Ia menyoroti perlunya penanganan serius agar potensi masyarakat dapat tergali secara optimal.
"Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan untuk ke pedalaman, terutama dengan memanfaatkan panel surya sebagai solusi terdepan jika PLN tidak siap membangun hingga ke wilayah pedalaman," tegasnya. (ADV)