Dampak Pengurangan TKD Kaltim Ancam Program Prioritas
- Banggar DPR RI Didesak Dukung Pembiayaan Pendidikan dan Konektivitas IKN
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini berpotensi menghambat sejumlah program prioritas termasuk konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembiayaan pendidikan gratis.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Serbaguna Kemenko 3 IKN, Rabu, 19 November 2025.
Rakor ini dipimpin Ketua Delegasi Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, dan dihadiri Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani.
BACA JUGA:
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tegaskan Tidak Ada Dana Daerah yang Mengendap di Bank - ibukotakini.com
Dalam forum tersebut, Sekda Sri Wahyuni menjelaskan bahwa penyesuaian TKD telah memicu penyesuaian pendapatan dan belanja daerah, yang berdampak pada tertundanya mandatory spending (alokasi wajib).
Kemudian tertundanya program hilirisasi yang sebelumnya sudah on the track sertatertundanya percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah.
Sri Wahyuni mencontohkan, proyek strategis pembangunan jalan akses Sotek-Bongan yang menghubungkan Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kutai Barat (Kubar) terancam ditunda.
"Jalan akses Sotek-Bongan ini sangat vital, direncanakan memangkas jarak dan waktu tempuh hingga 80 persen. Jalur ini akan memudahkan masyarakat Kubar, Mahakam Ulu, bahkan Malinau (Kaltara) untuk menuju IKN. Namun, dengan adanya pemangkasan TKD, program ini bisa jadi tertunda," tegasnya.
BACA JUGA:
Disdag Balikpapan Tunda Revitalisasi Empat Pasar Akibat Tekanan Fiskal - ibukotakini.com
Selain infrastruktur, Sri Wahyuni juga menyoroti program prioritas daerah, yakni pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim hingga jenjang perguruan tinggi, yang bertujuan menciptakan Generasi Emas Kaltim dengan minimal berpendidikan S1.
Terkait pembiayaan program ini, Sri Wahyuni mendesak adanya dukungan dari pusat. "Dalam tagging pembiayaan pendidikan itu belum masuk di DJPK. Tadi setelah kita sampaikan, alhamdulillah Dirjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan memasukkannya sebagai tagging," ungkap Sri Wahyuni, menyambut baik respons positif Kemenkeu.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi substitusi dari adanya penyesuaian TKD. "Kita berharap program pusat itu juga mengalir di Kaltim sebagai pengganti dari pengurangan TKD itu. Kita akan susun rekap usulan pembangunan untuk ditindaklanjuti, apalagi Kaltim punya wakil di Banggar, yaitu Ibu Sarifah Suraidah," tambahnya.
BACA JUGA:
APBD Balikpapan 2026 Disesuaikan, Pendapatan Turun Rp1 Triliun - ibukotakini.com
Sementara itu, Ketua Delegasi Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie, mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi kunjungan kerja di Kaltim dan IKN didasari oleh peran strategis Kaltim.
Menurutnya, Kaltim adalah kontributor utama perekonomian nasional dan lumbung energi nusantara. Selain itu, penetapan IKN di Kaltim dinilai sangat strategis.
"Kehadiran IKN di Kaltim memberikan dimensi baru. IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi sebagai alat transformasi dan pengungkit perekonomian Kaltim dan wilayah Indonesia timur," pungkas Syarief Abdullah. ***