Dana Karbon Cair, Kaltim Segera Eksekusi Program

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor meminta perangkat daerah segera mengeksekusi program lingkungan menyusul pencairan tahap pertama dana kompensasi penurunan emisi karbon. Bank Dunia telah merealisasikan USD 20 juta atau Rp 69,154 miliar dana ke Pemerintah Provinsi Kaltim dalam program REDD+ dan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang telah dilakukan sejak era kepemimpinan Awang Faroek Ishak hingga Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi.

“Saya minta seluruh OPD maupun kabupaten yang telah menerima dana kompensasi bisa melaksanakan kegiatan di tingkat lapang sesuai tugas, pokok dan fungsinya,” tegas Gubernur Kaltim Isran Noor dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Balikpapan, Senin 26 Juni 2023.

Menurut Gubernur, dana tersebut sebelumnya diterima Pemerintah Pusat oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan RI. Kemudian, dana ini dibagi kepada Pemerintah Pusat mulai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPDLH, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tujuh kabupaten dan satu kota di Kaltim serta masyarakat.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/pemerintah-indonesia-ajak-singapura-untuk-dukung-investasi-di-ibu-kota-nusantara
• https://ibukotakini.com/read/pemprov-kaltim-lakukan-kunjungan-ke-benua-amerika-bahas-perdagangan-karbon
• https://ibukotakini.com/read/pemprov-kaltim-berkunjung-ke-mato-grosso-di-brasil-pelajari-rehabilitasi-lahan-kritis

“Kita harapkan dana ini bisa bermanfaat besar bagi masyarakat. Alhamdulillah, dari Kaltim, kita bisa berjuang untuk negara, dengan mendapatkan dana dari Bank Dunia,” ungkapnya.

Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan, mengatakan dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana tersebut berdasarkan tanggungjawab besarannya 25 persen dari total USD 20,9 juta. Kedua, berdasarkan kinerja, besarannya 65 persen. Kemudian ketiga, berdasarkan reward atau penghargaan itu mencapai 10 persen besaran yang diberikan. Artinya, dari total USD 20,9 juta diterima sesuai dengan tanggungjawab, kinerja dan penghargaan.

“Masyarakat penerima bantuan dana ada berdasarkan reward maupun kinerja. Misal, mereka yang berhasil melaksanakan penutupan lahan, maka diberikan penghargaan,” jelasnya.

Biro Adpimprov Kaltim merilis pembagian dana tersebut sebagai berikut; Balikpapan Rp3,04 miliar, Berau Rp7,3 miliar. Kutai Barat Rp5,7 miliar. Kutai Kartanegara Rp4,1 miliar. Kutai Timur Rp6,8 miliar. Mahakam Ulu Rp4,5 miliar. Paser Rp6,3 miliar dan Penajam Paser Utara 3,2 miliar. Sementara, dua kota memang sesuai penilaian World Bank dan BPDLH Kementerian Keuangan maupun KLHK RI tidak mendapatkan dana.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/kaltim-jadi-contoh-world-bank-beri-kesempatan-daerah-lain-raih-kompensasi-upaya-pengurangan-emisi-karbon
• https://ibukotakini.com/read/misi-gubernur-kaltim-isran-noor-ke-mexico-brasil

“Dua kota memang tidak menerima bantuan, yakni Samarinda dan Bontang. Itu semua berdasarkan hasil penilaian seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana. Sehingga, penerimaan bantuan dana ini berdasarkan jumlah tutupan lahan tentang penghijauan yang dilakukan masing-masing daerah,” ucapnya.

Karena perhitungan pembiayaan dana penurunan emisi karbon berdasarkan penutupan lahan. Maka, daerah yang dinilai tidak atau belum mencukupi kuota yang diinginkan. Dengan begitu, belum bisa mendapatkan dana dimaksud. Contohnya, berdasarkan deteksi satelit yang dilakukan berbagai pihak terlibat pengelolaan itu.

Sehingga, ketika dilihat berdasarkan data-data di lapangan, ternyata penutupan tidak ada atau kurang memenuhi target kuota yang diperlukan. Maka, pemberian dana kompensasi tidak diberikan.
“Itulah, makanya Kota Samarinda maupun Bontang tidak menerima bantuan,” jelasnya.

Sementara ini, untuk realisasi dana tersebut telah masuk di masing-masing DPA 10 OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltim dan tujuh kabupaten se Kaltim. Sedangkan Balikpapan, saat ini masih dalam proses pencairan. ***