Dana Transfer Pusat Masih Jadi Andalan Operasional PPU

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum mampu melepas ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Selama dua dekade, operasional daerah yang dibentuk tahun 2002 bergantung dari uluran tangan pusat. 

Hal ini juga terlihat dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten PPU, awal pekan ini. 

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU, Hamdam menjelaskan, dari realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 1,22 triliun, pendapatan asli daerah hanya sebesar Rp  87,89 miliar. Sementara pendapatan transfer sebesar Rp 1,10 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 29,66 miliar. 

Ia juga membacakan realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 1,12 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 790,29 miliar lebih. Sementara belanja modal sebesar Rp 235,38 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 6,10 miliar.

Termasuk dengan belanja dan transfer/bantuan keuangan sebesar Rp 96,52 miliar, surplus Rp 94,41 miliar, dan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 13,21 miliar. 

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 65,94 miliar, pembiayaan netto defisit Rp 52,73 miliar serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yakni sebesar Rp 41,67 miliar.

“Kami berharap agar ada skala prioritas pembahasan terhadap Raperda yang telah kami ajukan untuk dilakukan pembahasan hingga penetapan yang akan dilakukan,” kata Hamdam dikutip dari Instagram resmi Pemkab PPU @humassetkabppu.

Ia mengapresiasi para pejabat pengelola keuangan daerah, dan memerintahkan untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Sasarannya memperoleh predikat tertinggi dalam penatausahaan keuangan.