Dapur Umum di PPU Jadi Titik Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar

IBUKOTAKINI.COM - Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memasuki babak baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Polres PPU resmi ditunjuk sebagai lokasi pilot project Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum pertama di wilayah tersebut.

Langkah ini menjadi titik terang pelaksanaan program MBG yang menyasar pelajar dari jenjang PAUD, SD, hingga SMA. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai fondasi utama pembangunan masa depan bangsa.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, menyambut positif penetapan lokasi dapur umum tersebut. Mengingat daerah tinggal menyesuaikan arah kebijakan dan mendukung penuh pelaksanaannya.

“Ini sangat bagus dengan dibukanya dapur umum di Polres nantinya. Artinya, daerah tinggal mendukung melalui arah kebijakan,” ungkap Andi saat dijumpai pada Kamis, 3 April 2025.

BACA JUGA:

Salat Idulfitri di Masjid Agung, Bupati dan Wabup PPU Ajak Warga Perkuat Persatuan - ibukotakini.com

Meski begitu, Andi menjelaskan, pemerintah daerah belum memiliki kewenangan untuk menganggarkan langsung kegiatan MBG karena merupakan program pusat. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai koridor hukum dan administratif.

“Karena MBG adalah bagian dari kebijakan nasional, dan kami dilarang menganggarkan terkait dengan itu,” tandasnya.

Rencananya, program MBG di PPU akan dijalankan melalui 22 dapur umum yang difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Disdikpora menyatakan siap berkolaborasi, apapun lokasi penempatannya.

“Kalau sudah ditentukan titik-titik lokasinya, dan begitu kami diinformasikan, tidak ada masalah. Artinya kami siap membantu Polres PPU, apalagi ini untuk kebaikan anak didik,” jelas Andi.

Pihaknya juga tengah melakukan penyesuaian data pelajar sebagai basis distribusi makanan bergizi, sembari mendorong sinergi lintas instansi untuk menjamin kualitas gizi dan ketepatan sasaran program.

“Kalau menyesuaikan kandungan gizinya itu harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, begitu juga jika menyasar warga kurang mampu maka ke Dinas Sosial. Kami tidak memiliki data terkait itu,” tutup Andi. (Adv)