Data Warga Rawan Bocor! BSSN Wanti-wanti Pemda Soal Bahaya Serangan Siber

IBUKOTAKINI.COM – Isu kebocoran data pribadi masyarakat belakangan ini makin bikin waswas. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak menganggap sepele pengamanan informasi pada aplikasi milik Perangkat Daerah (PD).

BSSN menegaskan, setiap dinas—mulai dari rumah sakit, Disdukcapil, hingga Dinas Pendidikan—wajib bergerak cepat mendata dan memperketat sistem keamanan aplikasi yang mereka kelola.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menyampaikan, inventarisasi aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah langkah awal yang sangat krusial.

Menurutnya, pendataan aplikasi yang menyimpan data sensitif warga tidak boleh hanya dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) saja.

BACA JUGA:

Server Pemprov Kaltim Diincar Hacker, Diskominfo Amankan Sistem dari PHP2Shell

"Setiap dinas perlu melakukan inventarisasi aset TIK, khususnya aplikasi yang mengelola data penting. Ini perlu dilakukan di setiap provinsi," ujar Danang dikutip dari kanal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/10/2026).

Danang merinci, instansi vital seperti Rumah Daerah, BPKAD, Bapenda, Dukcapil, Dinas Pendidikan, hingga BKD memegang peranan penting karena mengelola data pribadi warga dan informasi sensitif pemerintah.

Oleh karena itu, setiap pengelola aplikasi harus paham betul jenis data apa yang mereka pegang dan seberapa ketat tingkat proteksi yang dibutuhkan.

Pilihannya Cuma Dua: "Sedang Diserang" atau "Sudah Diretas"

Menanggapi maraknya ancaman hacking dan pencurian data saat ini, Danang memberikan peringatan keras. Ia meminta para pengelola sistem elektronik di daerah tidak merasa jemawa atau merasa aplikasinya sudah 100% aman dari peretasan.

Server Pemprov Kaltim Diincar Hacker, Diskominfo Amankan Sistem dari PHP2Shell - ibukotakini.com

BACA JUGA:

Bahaya Mini Drama AI Bikin Kemkomdigi Siaga, LSF Ikut Turun Tangan! - ibukotakini.com

"Kalau melihat kondisi saat ini, ada dua kemungkinan terhadap sistem elektronik kita: sedang diserang atau sudah diretas. Karena itu, kita tidak boleh merasa bahwa sistem elektronik kita aman-aman saja," tegas Danang.

Penerapan keamanan informasi ini juga selaras dengan aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Solusi BSSN: Pasang Enkripsi dan Evaluasi Celah Keamanan

Sebagai langkah pencegahan, BSSN menyarankan Pemda untuk memperkuat perlindungan sistem menggunakan teknologi kriptografi (enkripsi data). Teknologi ini berfungsi mengunci data sensitif agar tidak bisa diakses secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, BSSN mengimbau seluruh perangkat daerah untuk rutin melakukan audit dan evaluasi terhadap keamanan aplikasi mereka guna mengendus celah keamanan (vulnerability) sebelum dimanfaatkan oleh hacker.

BACA JUGA:

Pemerintah Siapkan Indonesia Timur Jadi 'Rumah Baru' Data Center & AI - ibukotakini.com

Danang menegaskan bahwa tanggung jawab utama keamanan data ada di tangan masing-masing pengelola aplikasi. Namun, BSSN tidak tinggal diam dan siap mengawal pengamanan data di daerah.

"Kami dari BSSN siap membantu dalam pengelolaan dan pengamanan informasi di Kaltim," pungkasnya.

Awal pekan ini Diskominfo Kaltim telah memeringatkan seluruh instansi pemerintah daerah mewaspadai adanya ancaman serangan. Hal ini bermula dari publikasi dua kerentanan utama pada bahasa pemrograman PHP, yaitu CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619, oleh tim pengembang PHP pada 21 Oktober 2026 lalu.

BACA JUGA:

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman Ingatkan Bahaya Ketergantungan AI - ibukotakini.com

Kerentanan ini mengantongi skor keparahan kritis CVSS 4.0: 9.2. Artinya, penyerang bisa menjalankan perintah dari jarak jauh (Remote Code Execution) dan mengambil alih kendali server secara penuh. ****